Berita UtamaNasional

Rakor KPK dan Mendagri Bersama Seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Sumut, KPK: Korupsi Itu Rezeki dari Iblis

×

Rakor KPK dan Mendagri Bersama Seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Sumut, KPK: Korupsi Itu Rezeki dari Iblis

Sebarkan artikel ini
Pimpinan KPK Johanis Tanak saat memberikan paparan kepada para kepala daerah dan Ketua DPRD se-Sumut di Kantor Gubsu, Kamis (17/9/2026). (Batakpost.com/Jasgul)
Advertisement
Example 300x600
Advertisement

Medan, 18/9 (Batakpost.com)– Seluruh kepala daerah Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD se-Sumatera Utara hadir mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh KPK dan Kemendagri di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Kamis (17/9/2026).

Hadir langsung dalam Rakor itu pimpinan KPK Johanis Tanak, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

IKLAN
IKLAN

Rakor ini diawali dengan penyampaian komitmen bersama seluruh Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) Ketua DPRD se- Sumatera Utara dan penandatangangan komitmen yang disaksikan oleh KPK dan Kemendagri.

Dalam pengucapan komitmen bersama yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution didampingi Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, para Kepala Daerah dan Ketua DPRD menyampaikan 5 poin penting pencegahan korupsi, di antaranya:

  1. Perbaikan Tata Kelola: Memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan agar lebih bersih dan profesional.
  2. Transparansi dan Akuntabilitas: Memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran.
  3. Pencegahan Komprehensif: Mendorong pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.
  4. Penguatan Integritas: Meningkatkan integritas aparatur serta mengantisipasi potensi penyelewengan anggaran sejak dini.
  5. Optimalisasi APIP: Mendukung penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra kerja Pemda sekaligus early warning (peringatan dini) sebelum temuan masuk ke ranah aparat penegak hukum.

Usai penandatanganan komitmen bersama, Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam sambutannya mengajak seluruh kepala daerah di 33 Kabupaten/Kota jangan berdiri sendiri dalam mengeola pemerintahan. Dia mencontohkan ada istilah keren di Sumut: “Kalau kami maunya berubah, yang sebelahnya yang tidak mau” kata Bobby yang disambut dengan tepuk tangan dan tawa para kepala daerah.

Bobby meminta agar hal-hal seperti itu tidak ada lagi. Dan masing-masing kepala daerah harus bersinergi dengan para stakeholder di daerah masing-masing.

Selanjutnya Baca: Sesuai dengan…