Padangsidimpuan, 30/9 (Batakpost.com)- Hingga akhir September 2002, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, terdaftar 6.347 dari total Pegawai Non ASN 6.512 Orang.
Bahkan, Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah terdaftar seluruhnya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Kendati masih terdapat tunggakan iuran Perangkat Desa dan masih terdapat segmentasi pekerja swasta yang belum optimal ikut program perlindungan bersifat wajib Undang-Undang No 24 tahun 2011 terkait BPJS, namun langkah Pemkab Madina patut diacungi jempol.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidimpuan Dr Sanco Simanullang, ST, MT, IPM, ASEAN, dalam keterangannya, Jumat (30/9/2022) mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi Pemkab Madina dan seluruh jajaran.
“Kemarin, kita audiensi dengan Wakil Bupati, Ibu Atika. Beliau sangat bersemangat dan optimistis Universal Labor Coverage bakal tercapai, meski bertahap,” ujar Sanco.
BACA JUGA: Tingkat Kepatuhan LHKPN Pemkab Tapteng ke KPK Sangat Tinggi
Capaian ini menurut Sanco, tentu tidak terlepas dari dukungan Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Madina.
“Maka dari itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan jajaran dan menyampaikan piagam penghargaan,” ungkapnya.
Sanco yang pada kesempatan tersebut juga memperkenalkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Madina yang baru, Rolan Tobing mantan Kepala Cabang Nias, menggantikan Bahri Harahap yang memasuki masa pensiun.
Dalam pertemuan yang berlangsung akrab di ruang kerja Wakil Bupati itu, selain menuntaskan iuran Perangkat Desa, Jamsostek juga memohon dukungan Pemkab atas kebijakan anggaran iuran bagi pekerja rentan (kurang mampu) pada P(R) APBD 2022-2023.
Turut ikut dalam audiensi itu Kepala Bidang Kepesertaan Yuliandi, dan sejumlah staf.
Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi, B.App, Fin, M.Fin menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan penghargaan dari Jamsostek.
Terkait usulan Perda, Wabup Atika tampak sangat antusias dan ingin bergerak kencang, guna percepatan Universal Labor Coverage di Wilayah Madina.
“Sekiranya dapat dalam bentuk Peraturan Bupati, kita bakal proses segera. Kami harapkan koordinasi intensif ke depan,” jelas Wakil Bupati perempuan termuda di Indonesia itu.
BACA JUGA: Bersiap, Kejaksaan Bakal Usut Penunggak Jamsostek di 12 Kab Kota Wilayah Cabang Sidimpuan
Disampaikan politikus milenial yang merupakan jebolan Magister Universitas New South Wales (2017), Bupati dan jajaran Pemkab Madina senantiasa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal. Salah satunya melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Belum sepenuhnya masyarakat paham beda BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Ayo kita terjun ke sentra pekerja,” ajak Wabup.
Atika juga meminta sinergi Pemkab dengan BPJS Ketenagakerjaan terus dioptimalkan, lantaran perlindungan bagi seluruh warga Mandailing Natal masih minim. (ril/jas)
