Langkat, 23/7 (Batakpost.com)– Tahun 2026 menjadi momentum besar bagi dunia pendidikan Indonesia. Di mana Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk program revitalisasi dan renovasi puluhan ribu sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten, Langkat, Sumatera Utara.
Program tersebut bertujuan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan aman.
Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang digelontorkan Pemerintah Pusat, melainkan adanya pengawasan yang melekat dan berkesinambungan di setiap sekolah, baik itu tingkat SD, SMP dan SMA.
Tujuan mulia tersebut dikhawatirkan tidak akan tercapai secara maksimal jika pengawasan dari Aparat Penegak Hukum (APH) tidak proaktif di lapangan.
Hal ini diutarakan salah seorang pemerhati pendidikan di Langkat kepada awak media Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, bukan rahasia lagi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola sering muncul celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
Seperti dugaan dari penggunaan material yang kualitasnya dipertanyakan. Misalnya; dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di sana tertulis menggunakan besi ulir yang SNI, sementara yang dipergunakan oleh mereka, besi biasa bahkan hingga menjurus pengurangan volume pekerjaan, dan dugaan mark up anggaran.
Jika hal seperti ini terjadi, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga para siswa yang seharusnya menikmati fasilitas pendidikan yang layak.
Oleh karena itu, peran pengawasan dari dinas terkait, yaitu Kadis Pendidikan, Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH), Komite Sekolah, serta masyarakat sangat diperlukan.
Transparansi penggunaan anggaran harus menjadi prioritas agar setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk memperkaya segelintir pihak.
Program revitalisasi sekolah yang saat ini sedang berjalan merupakan kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, program yang baik sekalipun berpotensi menjadi ladang permainan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Karena itu, dia meminta pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan sekolah bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi masa depan bagi generasi penerus bangsa. (Cokgul).
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEW
