Tapanuli Selatan

Unit Kerja Keimigrasian Mandailing Natal Diresmikan, Kakanwil: Ini Bukan Mimpi

×

Unit Kerja Keimigrasian Mandailing Natal Diresmikan, Kakanwil: Ini Bukan Mimpi

Sebarkan artikel ini
Peresmian Unit Kerja Keimigrasian Kantor Imigrasi Sibolga (UKK) di Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (26/1) oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Imam Suyudi. (Batakpost.com/Imigrasi Sibolga).
Advertisement
Example 300x600
Advertisement

Madina, 26/1 (Batakpost.com)- Penantian yang cukup lama dari masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal terjawab sudah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Imam Suyudi meresmikan Unit Kerja Keimigrasian Kantor Imigrasi Sibolga (UKK) di Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (26/1).

Dalam sambutannya Kakanwil mengungkapkan bahwa keberadaan UKK di Mandailing Natal merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

IKLAN
IKLAN

“Hari ini tanggal 26 Januari 2022 bertepatan dengan Hari Bhakti Imigrasi ke-72, yang mengusung tema “Bangkitnya Pelayanan, Revitalisasi Penegakan Hukum, dan Keamanan Untuk Negeri”, UKK Mandailing Natal kami resmikan,” ujar Imam Suyudi.

Imam berharap keberadaan UKK di Mandailing Natal dapat menggerakkan perekonomian di daerah.

BACA JUGA: Imigrasi Sibolga puji Kelengkapan Dokumen TKA di Tambang Emas Martabe

Diungkapkan Imam, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan inovasi baru yaitu Aplikasi M-Paspor. Aplikasi tersebut telah diterapkan di Kantor Imigrasi Sibolga dan memberikan kemudahan dalam pengurusan paspor. Dia berharap aplikasi M-Paspor dapat digunakan di UKK Mandailing Natal, dan meminta kepada seluruh tamu undangan yang hadir agar mensosialisasikan keberadaan UKK Mandailing Natal kepada keluarga, teman, rekan kerja. Sehingga tidak perlu lagi jauh-jauh mengurus paspor ke Kota Sibolga.

“Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Bupati, bahwa ini bukan mimpi, ini adalah kenyataan,” ujar Imam dan disambut tawa seluruh undangan yang hadir.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Mandailing Natal, M. Jafar Sukhairi Nasution menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi beserta jajaran atas pembentukan UKK di Mandailing Natal.

Rangkaian kegiatan peresmian UKK Imigrasi Sibolga di Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (26/1). (Batakpost.com/Imigrasi Siiolga).

Jafar menceritakan bahwa pembentukan UKK di Mandailing Natal adalah cita-cita sejak lama. Diungkapkannya, Kabupaten Mandailing Natal sebelum pandemi COVID-19 memberangkatkan haji sebanyak 500 orang dan umrah 600 orang setiap tahunnya. Selama ini masyarakat harus pergi jauh ke Sibolga untuk mengurus paspor, namun mulai hari ini pelayanan paspor dapat dilaksanakan di Mandailing Natal.

“Saya merasa ini bagaikan mimpi,” ungkap Jafar dengan gembira.

Sebelumnya Kepala Kantor Imigrasi Sibolga, Saroha Simanullang dalam laporannya menyampaikan, bahwa keberhasilan pembentukan UKK di Mandailing Natal adalah hasil kolaborasi yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

BACA JUGA: Imigrasi Sibolga Dekatkan Pelayanan Melalui UKK Bagi Masyarakat Madina

“Kita semua berharap ke depannya UKK yang baru diresmikan ini sebagai cikal bakal berdirinya Kantor Imigrasi Mandailing Natal,” ucapnya.

Dan mulai hari ini katanya, pelayanan paspor dan izin tinggal bagi orang asing sudah dapat dilaksanakan di UKK Mandailing Natal.

Peresmian UKK di Mandailing Natal ditandai dengan pemencetan tombol tirai secara serentak oleh semua tamu undangan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan peninjauan sarana dan prasana yang ada di ruang pelayanan Unit Kerja Keimigrasian Mandailing Natal Kantor Imigrasi Sibolga sambil diiringi dan dimeriahkan dengan alunan musik Gordang Sambilan sebagai Musik Tradisional Khas Daerah Mandailing Natal.

Turut hadir dalam peresmian ini Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution, Plt. Kepala Divisi Keimigrasian Betni Humiras Purba, Pimpinan Forkopimda Kabupaten Mandailing Natal, satuan kerja Kemenkumham baik dari Imigrasi, jajaran Pemasyarakatan se-Tabagsel dan Sibolga-Tapteng, Pimpinan OPD Madina, perwakilan perusahaaan, dan insan pers. (red)