Pandan, 12/8 (Batakpost.com)- Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani diwakili oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah Darwin Sitompul ikuti Pertemuan Audensi PLKB Non PNS Bersama Kepala Daerah se Indonesia secara virtual di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Selasa (11/08/2020).
Wakil Bupati Tapanuli Tengah didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Sekda Tapteng) Drs. Hendri Susanto Lumbantobing, M.SI, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesmas Setda Tapteng Freddy L. Situmeang, S.Sos, M.Kes, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tapteng Arta Siregar, S.Pd beserta jajaran dan PLKB Non PNS Tapteng.
Kepala BKKBN Pusat dr. Hasto Wardoyo,SP.OG (K) menyampaikan, momentum ini sangat luar biasa untuk kita duduk bersama untuk mendengarkan dan sekaligus membentuk komitmen bersama dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, katanya.
Ia juga menjelaskan, bahwa semua kebijakan Pemerintah Daerah sangat ditentukan oleh kualitas keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan juga sangat bisa diukur dari keluarga dan pertimbangan membuat kebijakan juga bisa dimulai dari keluarga karena keluarga adalah unit terkecil dari penduduk yang apabila dilakukan intervensi maka ijin Allah kebaikan ditingkat masyarakat dan penduduk serta merta akan diperoleh.
“Tatanan pembangunan di tengah pandemi COVID-19 ini membuat kita terus untuk bergerak maju dengan merubah pola-pola baru, lakukan disiplin dengan adaptasi kehidupan baru, serta melakukan transformasi pelayanan, pergerakan, dan pengembangan agar mampu langsung diterima oleh masyarakat seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Selanjutnya, Kepala BKKBN menyebutkan melalui Sensus Penduduk Tahun 2020 ini akan diperoleh profil kependudukan di Indonesia untuk dapat diketahui kinerja BKKBN dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk, mengendalikan angka fertilitas, menurunkan angka mortalitas, serta meningkatkan kualitas keluarga melalui program-program yang selama ini dilakukan.
“Perlu kami sampaikan kepada Kepala Daerah bahwa indikator derajat kegiatan suatu masyarakat atau bangsa memang diukur dari berapa kematian ibu, berapa kematian bayi. Oleh karena itu, peran penting dari pengendalian penduduk salah satunya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi,” bebernya lagi.
Arti penting kualitas dibanding kuantitas terkait jarak kelahiran menurutnya sangat menentukan dalam kejadian stunting, kejadian kematian ibu, dan kematian bayi sehingga peran kontrasepsi mengatur jarak kelahiran penting untuk dilakukan. Dengan demikian jargon BKKBN, Dua Anak Cukup, Dua Anak Lebih Baik, Dua Anak Itu Lebih Sehat perlu terus digalakkan.
“Kami akan terus berkomitmen mendukung dan memfasilitasi, serta melayani pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,” ujarnya.
“Keberadaan PLKB Non PNS sebagai penyuluh sangat membantu, dimana tugas dan peran dari PLKB Non PNS tidak jauh berbeda dengan Penyuluh KB atau PLKB yang PNS, yaitu PLKB Non PNS memiliki wilayah binaan desa atau kelurahan. PLKB Non PNS melakukan pemberdayaan masyarakat dan keluarga agar masyarakat dan keluarga dapat terlayani. Hanya yang membedakan status kepegawaiannya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada PKB atau PLKB yang PNS, tetapi PLKB Non PNS ini rajin luar biasa,” ungkap Kepala BKKN memberikan apresiasinya.
Turut hadir pada pertemuan itu, Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, OPD teknis terkait Pengendalian Penduduk dan KB Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kementerian Bidang PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BKKBN Pusat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, Asosiasi/Ikatan KB, Ketua dan Pengurus Forum Komunikasi PLKB Non ASN. (ril)
