Jakarta, 4/7 (Batakpost.com) – Kementerian Pertahanan Jepang telah merilis kebijakan dasar pertamanya mengenai penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja serta untuk mempertahankan daya saing militer Jepang terhadap China dan Amerika Serikat.
Menteri Pertahanan Jepang, Minoru Kihara, menjelaskan bahwa kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan personel dalam kondisi demografi yang menurun.
“Kami percaya bahwa AI memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan ini,” kata Kihara dalam konferensi pers setelah pengumuman kebijakan tersebut.
Dalam kebijakan baru ini, Kementerian Pertahanan Jepang menetapkan tujuh bidang prioritas penggunaan AI, termasuk deteksi target menggunakan radar dan citra satelit, pengumpulan dan analisis intelijen, serta penggunaan aset militer tak berawak.
“Penggunaan AI diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kemampuan pengumpulan dan analisis informasi, serta mengurangi beban kerja dan sumber daya manusia,” demikian bunyi kebijakan tersebut.
Dalam konteks persaingan global, terutama dengan langkah AS dan China yang semakin mengadopsi teknologi AI dalam bidang militer, kebijakan ini menegaskan urgensi Jepang untuk mengikuti tren tersebut dengan efektifitas yang optimal.
Namun demikian, kebijakan ini juga memperhatikan risiko yang terkait dengan penggunaan AI, seperti kesalahan dan bias, serta menekankan perlunya mempertahankan kendali manusia dalam pengambilan keputusan.
“AI harus digunakan sebagai alat pendukung bagi penilaian manusia, dan kontrol manusia harus dijamin,” jelas Kihara, menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak merencanakan pengembangan sistem senjata yang sepenuhnya otonom.
Selain dalam bidang militer, teknologi AI juga akan diterapkan dalam komando dan kontrol, keamanan siber, serta dukungan logistik untuk memperbaiki efisiensi administratif.
Kihara juga mengumumkan inisiatif baru untuk meningkatkan kecakapan siber Pasukan Bela Diri Jepang, termasuk pembuatan ujian baru untuk perekrutan dan pelatihan personel, serta kerjasama dengan sektor swasta dalam pertukaran personel.
Kebijakan ini sejalan dengan Strategi Pertahanan Nasional Jepang yang disahkan oleh Kabinet pada tahun 2022, yang menetapkan dasar untuk penggunaan teknologi AI dan siber dalam menghadapi tantangan militer modern.(int)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
