Tapteng, 20/4 (Batakpost.com)– Ratusan warga korban bencana yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kantor DPRD yang berada di Kota Pandan, Senin (20/4/2026).
Tujuan aksi mereka meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini Bupati Masinton Pasaribu agar transparan dalam menyalurkan bantuan kepada para korban dan juga transparan dalam mendata warga yang menjadi korban bencana banjir.
Karena mereka sendiri menjadi korban dari tidak becusnya aparat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mulai dari tingkat kelurahan hingga dinas-dinas dalam mendata para korban bencana. Mereka menyerukan, bahwa dalam sistem pendataan mulai dari Kepling, Lurah, Camat hingga Kepala Dinas tidak jujur melakukan pendataan dan sangat lambat hingga 5 bulan tak kunjung selesai.
Ketidakjujuran itu telah terbukti saat bantuan jaminan hidup (Jadup) tahap I dicairkan, banyak yang menerima bantuan bukan warga yang menjadi korban bencana. Melainkan keluarga dari para Kepling, Lurah, Camat, Kepala Dinas dan juga para PNS Pemkab Tapteng.
“Pak Dewan yang terhormat, di mana fungsi anda dalam melakukan pengawasan, kenapa Pemkab Tapteng semena-mena dalam melakukan pendataan sehingga kami yang benar-benar menjadi korban bencana ini tidak didata dan tidak mendapatkan bantuan? Kami meminta agar DPRD Tapeng bertindak melihat kezaliman yang dilakukan Pemkab Tapteng ini,” teriak warga di depan kantor DPRD.
Teriakan warga di suasana terik panas disambut para Anggota DPRD dengan mengajak seluruh warga masuk ke gedung DPRD. Wargapun dipersilahkan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka.
Selanjutnya Baca: Di Hadapan…
