“Kami menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan suara dan kebutuhan nyata masyarakat yang terdampak bencana. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah daerah dan DPRD untuk segera mengambil langkah konkret, terukur, dan transparan dalam menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut. Apabila tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi yang berkelanjutan,” ujar Waiys Al-Kahrony Pulungan.
DPRD Tapteng Siap Tindaklanjuti Tuntutan Warga
Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani didampingi sejumlah Anggota Dewan berjanji siap menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan dari warga. Mereka akan meneruskan pernyataan sikap yang sudah dibacakan untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab temasuk ke pemerintah pusat.
“Lewat aksi ini, kami dari DPRD Tapanuli Tengah menyampaikan kepada kita semua, bahwa begitu bencana banjir bandang terjadi pada tanggal 25 November 2025 tahun lalu, saya langsung instruksikan kepada seluruh Anggota DPRD untuk segera turun ke dapil masing-masing. Hal ini perlu saya sampaikan agar informasi miring yang sengaja diframing di media yang menyebutkan Anggota Dewan tidak bergerak dan diam saja, itu tidak benar!” tegas Rivai.
Demikikian juga dengan berbagai kejanggalan khususnya dalam pendataan korban banjir, Ketua DPRD juga sudah memerintahkan langsung kepada Anggota Dewan untuk turun ke dinas terkait untuk menyampaikan dan menanyakan hal tersebut termasuk melakukan sidak ke Kantor Dinas Sosial dan BPBD.
“Apa yang menjadi tugas dan fungsi kami sudah kami kerjakan. Dan yang menjadi pengambil keputusan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, karena anggaran dan bantuan yang diterima langsung ke Pemkab Tapanuli Tengah bukan ke DPRD,” tegas Rivia.
Bupati Masinton Tidak Ada di Kantor Bupati
Usai menyampaikan tuntutannya ke DPRD Tapanuli Tengah, massa melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Tapteng. Setibanya di sana massa mengaku kecewa karena Bupati Tapanuli Tengah tidak berada di tempat. Menurut penjelasan dari perwakilan Pemkab, mantan Anggota DPR-RI itu sedang berada di Jakarta mengikuti kegiatan.
Adu pendapat antara massa dengan perwakilan Pemkab Tapteng pun tak terelakkan, di mana pihak Pemkab memberikan penjelasan berdasarkan aturan yang berlaku. Penjelasan itupun langsung dipatahkan oleh warga yang menyebutkan, apa yang disampaikan dalam aturan itu, berbanding terbalik di lapangan.
Plh. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Tengah Ardiansyah Harahap selaku perwakilan dari Pemkab Tapteng, mengakui ada keterlambatan dala proses pendataan. Dia juga berusaha menyakinkan masyarakat bahwa pendataan yang dilakukan sekarang sudah jauh lebih baik. Bahkan dia siap mempertaruhkan jabatannya ketika pendataan di masa kepemimpinannya tidak berjalan dengan benar.
Selanjutnya Baca: Saya Siap Dicopot…
