Samosir

Pemerintah Kabupaten Samosir Gelar Musrenbang RKPD 2025 Tingkat Kecamatan

×

Pemerintah Kabupaten Samosir Gelar Musrenbang RKPD 2025 Tingkat Kecamatan

Sebarkan artikel ini
Pemerintah Kabupaten Samosir Gelar Musrenbang RKPD 2025 Tingkat Kecamatan
Advertisement
Example 300x600
Advertisement

Samosir, 24/1 (Batakpost.com) – Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 tingkat kecamatan. Musrenbang ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Bupati Samosir yang diwakili Asisten II Hotraja Sitanggang secara resmi membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Pangururan di Aula A.E. Manihuruk pada tanggal 24 Januari. Turut hadir dalam acara tersebut Anggota DPRD Kabupaten Samosir Jonner Simbolon, Asisten I Tunggul Sinaga, Kepala Bappeda Litbang Rajoki Simarmata, Camat Pangururan Robintang Naibaho, Forkopicam Pangururan, pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, LSM/Pers, dan seluruh Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Pangururan.

Musrenbang RKPD tahun 2025 mengangkat tema “Penguatan Pondasi Transformasi Pembangunan”. Asisten II Hotraja Sitanggang menyampaikan bahwa Musrenbang kecamatan merupakan amanah Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mencapai target pembangunan tahunan yang terintegrasi dalam rencana kerja perangkat daerah.

Penyusunan program melibatkan ide dan gagasan dari seluruh desa/kelurahan, yang telah ditampung dan diinput dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Usulan-usulan tersebut akan dibahas kembali sesuai dengan skala prioritas yang dapat mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Hotraja menekankan pentingnya kelengkapan dokumen pendukung, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan harus merata, dengan memberikan prioritas kepada desa/kelurahan yang memiliki dokumen lengkap dan siap.

Dalam ajakan untuk bersinergi, Hotraja mengingatkan seluruh stakeholder di Kabupaten Samosir untuk memberikan ide dan gagasan brilian dalam pembangunan, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, yakni Terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera dan bermartabat secara ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Anggota DPRD Kabupaten Samosir Jonner Simbolon memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Musrenbang yang dilaksanakan lebih awal, memberikan cukup waktu untuk berdiskusi lebih panjang. Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Samosir untuk melakukan pendataan lembah-lembah dan pegunungan sebagai upaya peningkatan potensi pariwisata.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Samosir, Rajoki Simarmata, menyampaikan visi RKPD tahun 2025 sejalan dengan visi RKPD Sumatera Utara 2025, yaitu “Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”. Empat skala prioritas pembangunan ditetapkan, meliputi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.

Usulan-usulan dari desa/kelurahan, yang mencapai 315 usulan dari Kecamatan Pangururan, sudah diupload dalam SIPD. Selanjutnya, usulan tersebut akan dibahas dalam forum lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Setelah perdiskusian, Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Pangururan melakukan penandatanganan berita acara, dan 315 usulan disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Samosir.

Camat Pangururan Robintang Naibaho mengungkapkan bahwa usulan yang disampaikan merupakan hasil dari musyawarah desa yang sudah dilaksanakan. “Usulan sudah dibahas dan dirembukkan dalam tingkat desa, sudah diinput di SIPD melalui operator desa semoga terealisasi pada program tahun 2025,” katanya. Khusus usulan terkait infrastruktur, Robintang menyebutkan bahwa masyarakat sudah sepakat untuk membebaskan lahan, dan tidak ada lagi masalah terkait hal tersebut. (int)

Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS