Sinatar, 10/7 (Batakpost.com) – Pada Senin (08/07/2024), Wali Kota Pematangsiantar, dr Susanti Dewayani SpA, menghadiri Seminar Nasional serta acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II TA 2023. Acara bergengsi ini berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H Joko Widodo (Jokowi), yang didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Turut hadir dalam acara ini adalah pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kepala daerah, Sekretariat Jenderal Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Sekretariat Daerah.
Sebagai keynote speaker, Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, memberikan pidato utama dalam seminar nasional tersebut.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara serta terus meningkatkan profesionalisme dan fungsi pemeriksaan. Beliau menegaskan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sekadar prestasi, tetapi merupakan kewajiban bersama untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
“Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara,” tegas Jokowi.
Presiden juga menegaskan bahwa setiap penggunaan uang negara dari pemerintah pusat hingga daerah pasti akan diuji dan diaudit. Beliau mengingatkan bahwa pertanggungjawaban atas penggunaan APBN dan APBD harus dilakukan dengan baik.
“Pertanggungjawaban harus dilakukan dengan baik. Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa,” tambahnya.
Pemerintah Kota Pematangsiantar di bawah kepemimpinan Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak tiga kali, termasuk untuk Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023. Prestasi ini menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Acara ini memberikan momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.(int)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
