Terkait Dugaan Transaksional, Firman Lubis Laporkan Anggota KPU Tapteng ke Bawaslu dan Polisi

Tapanuli Tengah227 Dilihat

Tapteng, 23/12 (Batakpost.com)- Kasus dugaan transaksional dalam perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Tapteng terus berlanjut. Di mana dari salah seorang kalangan kalangan masyarakat Tapanuli Tengah, Maruli Firman Lubis, SH melaporkan Anggota KPUD Tapteng ke Bawaslu dan Polisi.

Kepada wartawan Maruli Firman Lubis menyampaikan, bahwa laporannya itu terkait dugaan transaksional dalam perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Tapteng.

“Saya melapokran Anggota KPU ke Bawaslu Tapteng terkiat dugaan kode etik. Laporan saya sudah diterima dan juga sudah dilakukan pra rekonstruksi,” kata Firman Lubis, Kamis (22/12/2022).

Firman menduga Anggota KPU Tapteng tidak transparan dalam mengumumkan hasil seleksi tertulis dengan sistem Commputer Assisted Test (CAT). Di mana niai hasil ujian peserta tidak dicantumkan dalam pengumuman yang dibuat oleh KPU Tapteng.

Mantan Komisioner KPU Tapteng ini menegaskan, KPU Tapteng seyogianya mencantumkan nilai hasil ujian tertulis calon anggota PPK dalam pengumuman seperti yang dilakukan KPU di daerah lain.

Baca Juga:  Pramuka Sibolga Serahkan Bantuan Rp 23.600.000 Kepada Korban kebakaran

“KPU di daerah lain hasil nilai ujian itu diumumkan besoknya, supaya calon anggota PPK itu tahu nilainya. Jadi wajar dong mereka itu berprasangka buruk, kalau dia merasa nilainya tinggi, tapi malah tidak lulus,” ujar Firman Lubis.

Dalam laporannya Firman Lubis meminta Bawaslu untuk memerintahkan KPU Tapteng agar mengumumkan nilai hasil ujian tertulis dengan CAT calon Anggota PPK.

“Saya sebagai mantan Komisioner KPU, saya kecewa. Apa rupanya beratnya KPU Tapteng untuk mengumumkannya. Atau apakah memang mereka hanya basa-basi saja membuat ujian tertulis CAT itu, itu kan online mengapa daerah lain bisa? Padahal mereka kan sudah Bimtek,” tukas Firman.

Selain itu, Firman juga meminta Bawaslu Tapteng untuk meneruskan laporan dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan yang dilakukan anggota KPU Tapteng kepada Dewan Kehormatan Penyelegara Pemilu (DKPP).

“Saya akan menindaklanjuti kasus ini sampai ke tingkat pusat, karena pelanggaran kode etik ini merupakan pelanggaran berat kalau di Peraturan KPU. Karena mereka sudah menyelewengkan arti demokrasi dan kejujuran yaitu keterbukaan. Sementara Prinsip KPU itu adalah transparansi, akuntabel, jujur dan adil. Apakah itu hanya sekedar slogan. Saya juga sudah berkoordinasi dengan DKPP, mereka mengatakan siap menindaklanjuti kasus ini, karena persoalan ini sudah menjadi perhatian masyarakat karena sudah viral di media sosial dan sudah diketahui oleh pihak provinsi dan pusat,” ungkap Firman.

Baca Juga:  Akhirnya Bantuan Donasi Untuk Gress Boru Tamba Mulai Berdatangan

Sedangkan laporan yang disampaikan Firman ke Polres Tapteng adalah terkait adanya unsur pidana yaitu dugaan penyuapan.

“Polres Tapteng juga sudah menerima pengaduan saya dan juga digelar pra rekonstruksi. Soal berapa nilainya, biarlah pihak kepolisian yang akan mengusutnya,” ungkap Firman.

Dalam laporannya ke Polisi ini, Firman meminta Polres Tapteng untuk mengusut dugaan transaksional dalam rekrutmen Anggota PPK. Pasalnya, ungkap Firman, kuat dugaan transaksional itu benar terjadi karena melihat tidak transparannya KPU Tapteng dalam mengumumkan hasil ujian tertulis peserta calon anggota PPK.

Baca Juga:  Wartawan Kawasan Tapanuli Jason Gultom Raih Juara II Martabe Gold Mine Journalistic Award 2019 Tingkat Nasional

“Dari 100 orang yang lulus dalam pengumuman KPU baru-baru ini, terdapat 50 nama yang tertera pada selebaran yang beredar terkait dugaan transaksional penerimaan PPK,” ungkapnya

Firman Lubis juga mengungkapkan bahwa dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anggota KPU Tapteng adalah terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Karenanya, Firman mendesak segera dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dari Bawaslu Provinsi agar kasus ini terang benderang.

“Kita ingin menguji kejujuran itu, supaya jangan terjadi lagi dikemudian hari, karena tahapan selanjutnya ada penerimaan PPS, KPPS dan Pantarlih. Kalau penerimaan PPK sudah rusak maka bisa saja sampai selanjutnya juga akan rusak,” ucap Firman seraya mengatakan bahwa surat pengaduan yang dia buat juga ditembuskan ke DPRD Tapteng, dan juga Bawaslu Provinsi. (red)