Tapteng, 13/8 (Batakpost.com)– Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani menyampaikan bahwa DPRD sangat setuju jika bantuan untuk korban bencana Tapteng dialokasikan sebesar Rp90 miliar dari APBD Tapteng Tahun 2026. Mengingat besaran APBD Tapteng tahun ini lebih kurang Rp1,3 triliun karena adanya dana Silpa Rp175 miliar dari tahun sebelumnya dan kembalinya dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp123 miliar.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD kepada wartawan mengingat hingga saat ini masih banyak masyarakat Tapteng yang menjadi korban bencana belum mendapatkan bantuan. Sementara ada uang Silpa dan uang TKD yang cukup besar.
“Sebagaimana aspirasi dari Ketua DPP Partai NasDem, Bakhtiar Ahmad Sibarani kepada kami Fraksi NasDem DPRD Tapteng agar memperjuangkan anggaran untuk korban terdampak bencana. Kami dari Fraksi NasDem sangat setuju dengan aspirasi tersebut mengingat ada uang yang cukup besar di APBD Tapteng 2026,” ungka Rivai, Kamis (13/8/2026).
Dijelaskan Rivai, uang yang Rp90 miliar tersebut akan dibagikan kepada 3.000 KK masyarakat Tapteng yang menjadi korban bencana. Dan tidak ada aturan yang melarang pemerintah daerah memberikan bantuan kepada masyarakatnya yang menjadi korban bencana. Yang dilarang itu, jika bantuan bencana dikorupsikan pemerintah daerah.
“Kami segera menggelar rapat di DPRD, dan kami yakin semua fraksi akan menyetujui penyaluran bantuan tersebut. Setelah itu, surat persetujuan akan kami kirimkan ke Bupati Masinto,” kata Rivai.
Dan jika ada fraksi yang tidak menyetujuinya, dia akan mengumumkan kepada publik agar publik tahu bahwa ada fraksi yang tidak setuju ditampung anggaran untuk korban bencana.
Masih menurut Rivai, bahwa hingga saat ini masih banyak korban bencana mengeluhkan belum menerima bantuan jaminan hidup (jadup). Hal itu dibuktikan dengan kehadiran warga berkali-kali ke DPRD Tapteng menyampaikan keluhan mereka.
Dan ini menjadi kesempatan yang baik, jika Bupati Masinton bersedia meneken anggaran yang Rp90 miliar itu, karena APBD Tapteng saat ini adalah Perkada, yang keputusannya ada di tangan bupati.
Selanjutnya Baca: Jadi kita…
