Disebutkan Rivai, ada 5 tuntutan dari para Nakes, yang Pertama; Mendesak DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Komisi A dan Komisi C untuk berkonsultasi ke DPRD Sumatera Utara tentang Surat Edaran Kemenpan RB.
Kedua; Mendesak DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengambil langkah-Iangkah tegas terkait memperjuangkan aspirasi seluruh TKS Kabupaten Tapanuli Tengah yang dirumahkan.
Ketiga; Meminta Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan diskresi (pengambilan keputusan) terkait persoalan Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) yang di rumahkan seadil-adilnya.
Keempat; Meminta Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memberdayakan para TKS di instansi-instansi sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Kelima; Mendesak DPRD dan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membahas dan menegaskan Peraturan Daerah (Perda) untuk kesejahteraan para TKS di Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Tuntutan nomor 1, 2 dan 5, kami sangat siap untuk melaksanakannya. Saya akan perintahkan Komisi A dan C untuk koordinasi dengan DPRD Sumut dan mengambil langkah-langkah tegas. Dan sudah kami sampaikan tadi, sudah berkali-kali kita undang dari instansi terkait dan pihak eksekutif tetapi tidak mau datang,” ucap Rivai.
Sedangkan untuk tuntutan nomor 3 dan 4, kata Rivai, itu adalah ranah dari Bupati Tapanuli Tengah untuk menjawabnya.
“Untuk tuntutan nomor lima, saya bersama anggota DPRD Tapteng siap meneken Perda terkait TKS ini, asalkan eksekutif (Pemkab Tapteng) mengusulkan ke DPRD,” kata Rivai yang diaminkan oleh anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan itu.
Selanjutnya Baca: Joko Pranata…
