Edianto Simatupang selaku pendamping dari para TKS menyampaikan agar mereka nanti mendapat surat resmi terkait pertemuan tersebut, sehingga ada pegangan bagi para TKS. Karena beberapa kali mereka melakukan aksi tidak ada surat yang menjadi pegangan bagi mereka, sehingga perjuangan para TKS selalu mentok di situ saja.
“Mari kita serius menanggapi persoalan rakyat. Para Nakes ini sudah ada yang bekerja hingga 20 tahun, dan bahkan menjadi barisan terdepan saat masa COVID kemarin. Namun sekarang mereka tidak dipakai lagi dengan begitu mudahnya merumahkannya tanpa ada memberikan solusi. Kami tidak mau berdebat soal regulasi, kami meminta ada kebijakan dari pemerintah sebagai bukti pemerintah memperhatikan rakyatnya,” sebut Edianto.
Dia menilai perlakuan kepada 179 Nakes ini tidak adil, karena banyak posisi yang bisa mereka kerjakan baik itu di Puskesmas, Polindes dan juga rumah sakit. Bayangkan ada 4 ribu tenaga honor di Tapteng ini, tetapi TKS yang jumlahnya hanya 179 orang harus dirumahkan sementara Puskemas maupun Polindes kekurangan tenaga kesehatan.
“Untuk itu Bapak/Ibu Dewan yang terhormat, mohon mereka dibantu demi masa depan anak dan keluarga mereka,” pinta Edianto.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Tapteng sangat sependapat dengan para Nakes. Bahkan dia siap meneken surat sebagai bukti bahwa DPRD Tapteng siap mendukung TKS untuk dipekerjakan kembali.
“Kami sudah beberapa kali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal TKS ini, tetapi dari pihak eksekutif selalu tidak hadir. Jangankan soal TKS, soal dana desa yang begitu viral saat ini di Tapteng, berapa kali kami panggil Kadis PMD selalu tidak hadir yang diutus adalah staf. Makanya kami sulit menjelaskan situasi ini. Kalau kami ditanya DPRD ini, sangat-sangat setuju kalian dipekerjakan kembali, karena kalian sudah berjasa,” tegas Rivai.
Selanjutnya Baca: Disebutkan Rivai…
