Selain itu, Ketua Komite juga meminta agar Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan sekolah yang belakangan dihentikan penyalurannya dapat kembali dikucurkan untuk membayar gaji guru honorer yang belum punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Karena dengan adanya BOP tersebut, tidak lagi membebani orangtua siswa dengan pengutipan uang SPP seperti yang terjadi selama ini.
“Sejak dihentikan BOP itu, kami dari orang tua siswa dengan suka rela memberikan SPP agar dapat membantu layanan sekolah dan membayar gaji guru honor yang belum memiliki NUPTK.
Menanggapi keluhan tersebut, Rahmansyah berjanji akan memperjuangkan anggaran pembangunan tembok penahan air yang diharapkan pada tahun 2024 mendatang.
Sedangkan untuk anggaran BOP, dia juga berjanji akan merealisasikannya di tahun 2023 dan dikhususkan kepada siswa yang kurang mampu.
BACA JUGA: NasDem Siap Bawa Rahmansyah Sibarani Jadi Ketua DPRD Sumut
“Kami akan bantu pengurusan NUPTK. Untuk BOP 2023 akan diprioritaskan bagi yang kurang mampu dan anggarannya sudah diketok. Untuk menembok sekolah, kita akan ajukan anggarannya di tahun 2024, karena untuk anggaran 2023 tidak mungkin lagi, sudah selesai diketok,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga, Rahmansyah memberikan nasihat kepada para siswa agar jangan lagi tawuran.
“Jangan ada lagi tawuran, belajarlah dengan baik untuk meraih masa depan kalian. Saya adalah anak seorang guru, bukan dari keluarga yang hebat-hebat. Tetapi karena memiliki komitmen dan semangat, sehingga bisa menjadi pimpinan di DPRD Sumut. Saya berharap, kelak anak-anak Tapteng menjadi penerus di DPRD Sumut dan juga di lembaga lainnya,” harapnya.
