Pj Bupati Tapteng Ikuti Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda yang Dipimpin Presiden

Jakarta, 18/1 (Batakpost.com)- Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Elfin Elyas mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 tentang “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Rakornas itu dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan diikuti oleh Menteri/Kepala Lembaga, para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, serta Forkopimda se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023. Presiden juga meminta para kepala daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap investasi. “Terus saya sampaikan agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” tegas Presiden Jokowi.

Baca Juga:  3 Pilot Terjerat Kasus Narkoba

Usai pelaksanaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023, Pj Bupati Tapteng, Elfin Elyas mengatakan ada beberapa hal yang disampaikan Presiden dan jajaran Menteri kepada Kepala Daerah dan Forkopimda. Antara lain; Pemerintah Daerah (Pemda) masih fokus pada upaya pengendalian inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, pentingnya tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kemudahan berinvestasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam belanja daerah. Serta menjaga stabilitas politik yang mana tahun ini tahapan Pemilu serentak berlangsung hingga tahun 2024.

Baca Juga:  Wawako Gunungsitoli Ikuti Jalan Santai dan Deklarasi Damai Umat Beragama

Elfin juga menjelaskan penegasan arahan Presiden Joko Widodo tentang pentingnya pengendalian inflasi dan penguatan stabilitas politik di daerah.

“Untuk menindaklanjuti hal itu, diharapkan perangkat daerah harus segera petakan potensi kerawanan. Tahun ini merupakan tahun politik, kita semua harus memiliki sensitifitas. Dan Kepala Daerah harus turun ke lapangan bersinergi dan kolaborasi dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait sehingga kondusivitas daerah dapat terjaga dengan baik,” ujarnya.

“Hal lainnya yang jadi penekanan Bapak Presiden adalah, terkait kebebasan beribadah beragama. Semua memiliki hak yang sama dalam beragama dan beribadah yang dijamin oleh konstitusi,” katanya.

Baca Juga:  Tokoh Sumut Dukung HKBP dan Pemkab Benahi RS Nainggolan

Dan yang terakhir sambungnya, Presiden mengingatkan jangan sampai konstitusi kalah dengan kesepakatan. (red)