Pandan, 15/9 (Batakpost.com)- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) lakukan optimalisasi pelaksanaan program kesehatan nasional sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 yang meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mengambil peranan peningkatan cakupan kepesertaan.
Demikian disampaikan Pj Bupati Tapteng Yetty sembiring kepada wartawan, Kamis (15/9/2022) usai melaksanakan kegiatan Forum Kemitraan dan Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tahap II Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022, dengan BPJS Kesehatan Cabang Sibolga.
Menurut Pj Bupati, Pemkab Tapteng terus berupaya agar masyarakat merasakan keberadaan pemerintah khususnya untuk jaminan kesehatan masyarakat. “Saya berharap tidak ditemukan lagi masyarakat yang tidak menerima JKN khususnya masyarakat yang kurang mampu,” ucapnya.
BACA JUGA: Pj Bupati Tapteng Terima Kunjungan Kepala Perwakilan BI Sibolga yang Baru
Sebelumnya dalam pertemuan itu, Kepala BPJS Kesahatan Cabang Sibolga, Bernat Sibarani menyampaikan hal apa saja yang dilakukan BPJS Kesehatan maupun yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar semua masyarakat yang tidak mampu, bisa dicover BPJS Kesehatan, mengingat masih banyak keluarga yang kurang mampu belum tercover.
Selain itu juga dalam pertemuan itu, Bernat menyampaikan ada isu bahwa di tahun 2022 pemerintah pusat masih menyediakan yang namanya Jampersal atau Jaminan Persalinan. Akan tetapi tahun berikutnya itu bisa jadi tidak ada lagi.
Untuk mengantisipasi hal itulah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga meminta Pemkab Tapteng untuk menggelar pertemuan bersama agar dapat dilakukan antisipasi maupun optimalisasi saat Jampersal tidak ada lagi.
“Apakah nanti masuk ke APBD atau diusulkan ke PBI JK anggarannya ika Jampersal sudah dihapus,” tandasnya.
Bernat juga menyampaikan terima kasih kepada Pj Bupati Tapteng yang sangat respond an memahami soal konsep program JKN tersebut. (ril/red)
