Kemendagri Dorong Gerakan Kewilayahan Lawan Tuberkulosis
Jakarta, 1/8 (Batakpost.com)– Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah mengubah pendekatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dari yang selama ini bertumpu pada fasilitas kesehatan menjadi gerakan kewilayahan yang menjangkau masyarakat hingga desa, kelurahan, bahkan rumah tangga.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa percepatan penanggulangan TBC tidak akan cukup apabila hanya diletakkan sebagai urusan sektor kesehatan. Dengan estimasi sekitar 1,09 juta kasus baru dan 125 ribu kematian setiap tahun, Indonesia membutuhkan mobilisasi pemerintahan dan masyarakat secara lebih masif.
“TBC bukan hanya persoalan medis. Ini juga persoalan bagaimana pemerintahan bekerja sampai ke tingkat paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, camat, lurah, kepala desa, puskesmas, Posyandu, PKK, kader dan seluruh unsur masyarakat harus bergerak dalam satu orkestrasi,” jelas Safrizal dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam penguatan dan aksi nyata penanggulangan Tuberkulosis yang dirangkaikan dengan Raakor Fasilitasi Teknis Intervensi Kewilayahan dalam Penanggulangan TBC yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Kota Malang.
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan karena itu terus mendorong penguatan peran kepala daerah, kecamatan, desa dan kelurahan untuk memperluas penemuan kasus, memastikan pasien mendapatkan pendampingan, serta menggerakkan masyarakat dalam pencegahan penularan.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat kolaborasi Kemendagri dan Kementerian Kesehatan dalam perang melawan Tuberkulosis. Jika Kementerian Kesehatan memperkuat sisi pelayanan dan intervensi kesehatan, Kemendagri mendorong agar mesin pemerintahan daerah dan jejaring kewilayahan bergerak sampai ke tingkat komunitas.
Belajar dari negara sukses: Deteksi Dini Harus Agresif
Safrizal mengatakan, Indonesia juga perlu berani mengadaptasi praktik baik berbagai negara yang berhasil menekan TBC. Salah satunya Kuwait yang menunjukkan penurunan insidensi TBC sekitar 57 persen pada kurun waktu 2015–2023.
Kunci pendekatan Kuwait adalah deteksi dini yang agresif terhadap kelompok berisiko, jaminan biaya diagnosis dan pengobatan, pengendalian penularan yang ketat, serta koordinasi lintas sektor.
Safrizal mengingatkan agar jangan pasif menunggu kasus datang. “Pemerintah harus mampu mengenali kelompok berisiko, menemukan kasus sedini mungkin, lalu memastikan pasien masuk dalam sistem pengobatan,” ujar Safrizal.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut dapat diterjemahkan melalui penguatan skrining pada kelompok berisiko tinggi dan penduduk dengan mobilitas tinggi serta integrasi kebijakan kesehatan dengan sektor nonkesehatan.
Ethiopia Membuktikan Kekuatan Desa dan Kader
Pembelajaran lain datang dari Ethiopia. Negara tersebut memperkuat layanan primer melalui Health Extension Program dengan lebih dari 40 ribu petugas lapangan yang menjangkau masyarakat melalui sekitar 15 ribu pos kesehatan. Kader melakukan kunjungan rumah, mencari warga dengan gejala TBC, memberikan edukasi, menghubungkan mereka dengan fasilitas kesehatan, serta mendampingi pasien selama pengobatan.
Safrizal mengatakan, model tersebut relevan dengan karakter Indonesia yang memiliki jejaring pemerintahan dan kemasyarakatan hingga desa dan kelurahan. Ethiopia mengalami penurunan insidensi TBC sekitar 31 persen pada 2015–2024, disertai penguatan keberhasilan pengobatan dan penurunan angka putus berobat.
“Indonesia justru mempunyai modal kelembagaan yang sangat besar. Kita punya camat, lurah, kepala desa, puskesmas, Posyandu, PKK dan kader yang tersebar sampai ke tingkat komunitas. Kekuatan ini harus kita konsolidasikan menjadi jaringan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan,” kata Safrizal.
Karena itu, Ditjen Bina Adwil mendorong agar kecamatan tidak sekadar menjadi lokasi administratif program TBC. Camat perlu mengambil peran koordinatif, menghubungkan puskesmas dengan desa dan kelurahan, menggerakkan unsur masyarakat, serta memastikan intervensi terhadap kantong-kantong TBC berjalan di wilayahnya.
Belajar dari Myanmar: Layanan Harus Mendatangi Masyarakat
Pengalaman Myanmar juga dinilai relevan bagi wilayah Indonesia yang memiliki tantangan geografis. Myanmar mengembangkan mobile TB screening dengan kendaraan yang dilengkapi digital chest X-ray, GeneXpert MTB/RIF, laboratorium mini, dan sistem pencatatan digital untuk menjangkau wilayah sulit, komunitas migran dan kelompok berisiko tinggi.
Pendekatan tersebut dikombinasikan dengan keterlibatan pemerintah, organisasi masyarakat dan komunitas dalam pengawasan pengobatan.
Menurut Safrizal, pembelajaran tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan jarak tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap deteksi dan pengobatan TBC.
“Kalau masyarakat sulit menjangkau pelayanan, maka pelayanannya yang harus kita dekatkan kepada masyarakat. Indonesia memiliki wilayah kepulauan, pegunungan, perbatasan dan daerah terpencil. Pendekatan kewilayahan memungkinkan kita memetakan siapa yang harus dijangkau dan bagaimana negara hadir sampai kepada mereka,” ujarnya.
Kemendagri Gerakkan Pemerintahan Daerah
Penguatan pendekatan kewilayahan tersebut telah menjadi bagian dari fasilitasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan kepada pemerintah daerah. Dalam laporan kegiatan tercatat 193 kabupaten/kota telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC, 316 daerah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan TBC, serta ribuan desa/kelurahan telah bergerak menuju Desa/Kelurahan Siaga TBC. Safrizal meminta gubernur, bupati, dan wali kota mengambil kepemimpinan langsung dalam percepatan penanggulangan TBC serta memperkuat wadah kemitraan dan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB).
Ia menilai pengalaman Indonesia menghadapi COVID-19 memberikan pelajaran penting bahwa persoalan kesehatan berskala besar dapat ditangani ketika kepemimpinan pemerintah, koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat bekerja secara simultan.
“Kita pernah membuktikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai masyarakat dapat bergerak bersama menghadapi pandemi. TBC membutuhkan keseriusan yang sama. Bedanya, perjuangan ini harus kita lakukan secara konsisten dari rumah ke rumah, desa ke desa, kelurahan ke kelurahan, sampai tidak ada lagi penderita TBC yang tidak ditemukan dan tidak mendapatkan pengobatan,” tegas Safrizal.
Rapat koordinasi di Kota Malang tersebut mempertemukan unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, puskesmas, TP PKK, Posyandu, serta kader TBC. Sebelum rapat, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama Wakil Menteri Kesehatan dan Wali Kota Malang juga meninjau Puskesmas Cisadea untuk melihat implementasi penemuan kasus aktif, pendampingan pasien, dan penguatan jejaring pelayanan TBC. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
