Medan, 8/11 (BatakPost)- Kalau Dewan Kehormatan PWI cuma muncul saat mau menghukum wartawan, itu namanya gagal paham.
Begitu pesan tegas yang disampaikan tokoh pers senior Sumut, Khairul Muslim, usai resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumut, Jumat (6/11/2026) di Gedung PWI Sumut, Jalan Adinegoro, Medan.
Khairul akan bertarung dalam Konferensi PWI Sumut pada 21 November 2026 mendatang.
Menurutnya, DK PWI jangan lagi dipahami sebagai “lembaga penghukum”. DK harus menjadi kompas moral yang menjaga integritas, independensi, dan kehormatan profesi wartawan.
“DK tidak boleh hanya hadir ketika ada pelanggaran. DK harus hadir sebelum pelanggaran itu terjadi,” tegas Khairul.
Khairul mengingatkan, dunia pers hari ini tidak lagi sama seperti dulu. Arus informasi begitu deras, teknologi digital melesat, kecerdasan buatan (AI) sudah masuk ke ruang redaksi.
Kecepatan sering menang lawan verifikasi. Berita hoaks berseliweran. Gambar dan suara bisa dimanipulasi. Plagiarisme digital merajalela. Konflik kepentingan dan penyalahgunaan profesi makin sulit dibedakan.
Di tengah situasi itu, wartawan tidak cukup hanya pintar teknologi dan jago menulis.
“Teknologi boleh berubah, tapi prinsip jurnalistik tidak boleh berubah. Kebenaran, independensi, akurasi, dan tanggung jawab kepada publik harus tetap jadi pegangan,” katanya.
Ini bagian yang paling tegas dari Khairul. DK harus independen. Harus objektif, adil, dan tidak tebang pilih.
Pemeriksaan etik harus berdasarkan bukti dan aturan organisasi, bukan karena kedekatan personal, senioritas, jabatan, atau kepentingan kelompok.
DK tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam kritik. Tidak boleh dipakai untuk menghukum anggota yang beda pandangan dengan pengurus.
Sebaliknya, wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional justru harus dilindungi secara moral dan organisasi.
“Kewibawaan DK lahir dari keberanian menjaga keadilan, termasuk ketika yang bermasalah adalah orang-orang yang punya kedudukan penting di organisasi,” ujarnya.
Khairul ingin mengubah paradigma lama. DK jangan hanya dikenal karena memberi teguran, peringatan, atau sanksi.
DK harus lebih aktif mendidik: sosialisasi Kode Etik Jurnalistik, konsultasi etik, diskusi kasus jurnalistik, pembinaan soal AI, konflik kepentingan, hingga batas antara produk jurnalistik dan konten pribadi.
Ukuran sukses DK, kata Khairul, bukan berapa banyak anggota yang dihukum.
Tapi berapa banyak pelanggaran yang bisa dicegah karena kesadaran etik wartawan meningkat.
Dalam organisasi, beda pendapat itu wajar. Bersaing itu biasa. Tapi jangan sampai beda pilihan berubah jadi permusuhan, fitnah, intimidasi, dan pengucilan.
DK harus jadi penyangga agar demokrasi di PWI tetap sehat dan beradab.
“PWI itu organisasi profesi. Kepentingan organisasi tidak boleh ditempatkan di atas keadilan dan etika,” tegasnya.
Gagasan itu bukan omong kosong. Khairul punya rekam jejak panjang di dunia pers Sumut. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut, Ketua/Koordinator Forum Wartawan Pemprov Sumut, dan hingga kini masih mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Kehormatan Forum Wartawan Pemprov Sumut (FWP).
Kini, ia siap membawa pengalaman itu untuk membuat DK PWI Sumut lebih berwibawa, lebih adil, dan lebih manusiawi. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEW
