Jakarta, 9/11 (BatakPost)– Siap-siap para pekerja, pemerintah kembali akan menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kuartal IV-2026 untuk 13,3 juta pekerja di Indonesia yang saat ini sedang dalam tahap verifikasi. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat dikonfirmasi awak media, Senin (9/11/2026) di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta.
Yassierli menegaskan, pemerintah belum bisa memastikan komposisi kelompok masyarakat penerima BSU, termasuk kelas menengah.”Usai proses pendataan di Kemenkeu rampung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima,” kata Yassierli.
Saat ini, prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti akan divalidasi dan diverifikasi lagi. Dari situ baru dapat data finalnya seperti apa. Dalam prosesnya, Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tidak salah orang.
Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar: Rp300.000 per bulan x 3 bulan = total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Aturan mengenai penyaluran BSU ini sudah terbit melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Syarat Penerima BSU 2026
- WNI yang punya Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026
- Gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Untuk daerah yang UMK-nya lebih dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Untuk daerah yang tidak punya UMK, batas upah mengacu pada UMP dengan ketentuan pembulatan yang sama
- Upah yang dipakai adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, terdiri atas gaji pokok + tunjangan tetap
Yang Tidak Dapat BSU:
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Anggota TNI aktif
- Anggota Polri aktifAdapun pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Sambil menunggu data final dari Kemenkeu dan Kemnaker, pastikan data BPJS Ketenagakerjaanmu sudah benar dan aktif. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEW
