Nias Selatan, 9/11 (BatakPost)– Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tidak main-main soal tata kelola desa. Jumat (6/11/2026), Pemkab menggelar Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa Tahun 2026 di Aula Gereja BNKP Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah langkah nyata untuk memperkuat pengawasan internal, menata administrasi desa, dan memastikan pertanggungjawaban pemerintahan desa di wilayah kepulauan berjalan tertib dan akuntabel.
Sosialisasi dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Amsarno S. Sarumaha, S.H., M.H., CGCAE, yang hadir mewakili Bupati Nias Selatan. Dalam arahannya, Amsarno menegaskan satu pesan kunci: Kades dan BPD harus kompak!
“Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus berkolaborasi erat dalam menyelesaikan seluruh administrasi serta dokumen pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa,” tegas Amsarno. Ia juga mengimbau seluruh aparatur pemerintahan desa untuk konsisten menjaga integritas dan citra diri di tengah masyarakat. Jangan sampai kepercayaan masyarakat luntur karena ulah oknum.
Sebelumnya, Inspektur Pembantu (Irban) I Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, Yulianus Tohu Ndruru, M.AP, melaporkan bahwa agenda ini merupakan bagian dari Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan di wilayah kepulauan. Kegiatan ini difungsikan sebagai instrumen pengawasan internal pemerintah daerah melalui pendekatan konsultatif – bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperkuat sistem pengendalian dan pendampingan.
Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil VI Amoni Zega, jajaran Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, para Kepala OPD, Camat, serta Kepala Desa se-Kepulauan Batu.
Kehadiran lengkap ini menunjukkan keseriusan Pemkab dalam membenahi tata kelola desa hingga ke pulau-pulau terluar. Melalui pembinaan ini, penguatan fungsi pengawasan internal di wilayah Kepulauan Batu diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEW
