Binjai, 22/2 (Batakpost.com) – Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP, turut serta dalam Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 untuk zona Pantai Timur. Acara ini diselenggarakan di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan, Kisaran.
Acara Pra Musrenbang ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, dan dihadiri oleh berbagai kepala daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumatera Utara, serta peserta pra Musrenbang.
Dalam sambutannya, Hassanudin menekankan pentingnya diskusi dan penajaman perencanaan di tingkat daerah untuk menyelaraskan pembangunan. Dia menyatakan bahwa Forum Pra Musrenbang ini bertujuan agar setiap daerah di Pantai Timur dapat merumuskan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
Beberapa isu strategis yang diangkat oleh Hassanudin sebagai fokus pembangunan di wilayah tersebut antara lain hilirisasi industri pengolahan, penanggulangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, urbanisasi, pengangguran, pemberdayaan kewirausahaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), penanganan pemukiman kumuh, serta pelayanan dasar seperti sanitasi dan air bersih.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pembangunan infrastruktur jalan, terutama terkait dengan rencana Tol Tebingtinggi-Indrapura-Limapuluh. Hassanudin berharap pembangunan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah. Selain itu, rencana tol lainnya seperti Rantau Parapat menuju Riau dan Tol Medan-Binjai-Stabat hingga Langsa di Aceh juga menjadi sorotan.
Hassanudin menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing Provinsi Sumatera Utara. Upaya tersebut melibatkan faktor-faktor seperti upah buruh yang kompetitif, ongkos angkut yang terjangkau, serta harga dan sewa tanah yang bersaing. Dia menekankan pentingnya memanfaatkan keuntungan lokasi dengan adanya infrastruktur jalan dan keberadaan Pelabuhan Kualatanjung dan Belawan.
Dalam penyusunan RKPD 2025, empat isu utama yang menjadi pijakan adalah pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan infrastruktur dasar berkualitas, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif.(int)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
