Tapteng, 14/8 (Batakpost.com)- Ditolaknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 oleh DPRD setempat, menjadi pembahasan hangat di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada yang merasa kepanasan atas penolakan tersebut dengan menciptakan berbagai opini.
Menanggapi banyaknya opini-opini tersebut, Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani kepada wartawan menegaskan, kalau tidak ada yang dicuri kenapa mesti takut?
“Sebagaimana dalam Rapat Paripurna DPRD Tapteng yang dilaksanakan pada hari Kamis 30 Juli 2026, tiga Fraksi di DPRD Tapteng yaitu, Fraksi NasDem, Gerindra, dan Golkar, menolak LKPD Bupati Tapteng. Alasannya jelas diungkapkan dalam rapat Paripurna itu. Dan itu memang kenyataan di lapangan. Jadi tidak usah ada risau atau gelisah terkait penolakan itu. Kalau memang tidak ada yang dicuri, kenapa harus takut?” tegas Rivai, Jumat (14/8/2026) di Pandan.
Politisi NasDem ini menjelaskan kembali, ditolaknya LKPD Bupati Tapanuli Tengah karena laporan tersebut belum memenuhi asas transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi sebagai mana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan penangangan bencana yang lambat di Kabupaten Tapanuli Tengah, ditambah Silpa anggaran yang cukup besar.
“Tiga Fraksi ini melihat tidak ada keseriusan saudara Bupati Masinton untuk menangani banjir bahkan terkesan diabaikan. Kami curiga banjir ini dijadikan hanya untuk menjadi mata pencarian tambahan. Makanya kami ingatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah jangan sampai memelihara banjir ini untuk memperoleh keuntungan. Dengan ditolaknya LKPD tersebut, maka kami bisa mengecek nanti melalui Pansus DPRD, kemana saja uang itu digunakan. Jadi, bupati tidak usah takut dan jajaran,” seru Rivai.
Rivai juga menegaskan, LKPD Bupati Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 jangan berlindung di Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena semua daerah se-Indonesia mulai dari Bupati, Wali Kota, Gubernur, Kementerian, diperiksa oleh BPK. Jadi jangan seolah-olah kalau sudah WTP tidak ada kekurangan di sana. Dan perlu diingat, WTP bukan berarti menghilangkan fungsi dari Legislatif.
“Sekali lagi saya tegaskan, kalau tidak ada yang dicuri kenapa harus takut. Mari transparan dan buka semua penggunaan anggaran. Berapa untuk banjir, berapa banyak alat berat yang digunakan, berapa biaya seremoni, berapa biaya kegiatan workshop dan biaya lain-lain,” ungkap Rivai melanjutkan.
Selain kurang transparansinya LKPD Bupati Tapanuli Tengah, Ketua DPRD juga menegaskan bahwa sudah hampir dua tahun Bupati Masinton menjabat, namun apa yang menjadi visi-misinya tidak ada dilaksanakan.
“Kita masih ingat bagaimana saudara Masinton dengan lantang mengatakan akan membangun eskalator di Makam Papan Tinggi Barus untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah. Membangun rumah sakit di Barus. Menaikkan TPP Pegawai. Namun yang kami lihat, selama masa kepemimpinannya satupun belum ada yang terlaksana. Makanya kami tolak LKPD-nya,” pungkas Rivai.
Rivai juga mengimbau masyarakat yang sering berkomentar khususnya yang tinggal di luar Tapteng agar datang dan turun ke Tapteng untuk melihat keadaan Tapteng saat ini. DPRD menolak LKPD Bupati karena memang penanganan bencana di Tapteng lambat ditambah lagi soal transparansi anggaran.
“Mungkin anda bisa berkomentar enak di media sosial karena keluargamu tidak tertimpa bencana. Coba kalau ada keluargamu yang merasakan dampak bencana dan lambatnya penanganan bencana ini, anda juga pasti berteriak, bayangkan ada uang anggaran Silpa dan TKD cukup besar tetapi tidak ada tindakan untuk memakai uang itu membantu masyarakat yang terdampak bencana. Dan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang berteriak karena tidak mendapat bantuan,” pungkasnya. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEW
