Untuk itu kata Sanco, Pemerintah provinsi dan kab/ kota dihimbau untuk segera menghadirkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bagi seluruh pekerja pada ekosistem desa, khususnya untuk pekerja non-ASN dan pekerja rentan seperti pemulung, nelayan, marbot masjid, pekerja keagamaan, petani dll.
”Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa diharapkan dapat menyusun dan menetapkan regulasi, serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja non ASN di pemerintahan desa ataupun untuk para pekerja lainnya di wilayahnya masing-masing,” ungkap Sanco.
Ditambahkannya, berdasarkan data dari BPS, hampir 64 juta orang pekerja berada di pedesaan, yang 52 persen di antaranya atau sekitar 33 juta orang bekerja di pertanian, perikanan, dan perkebunan. Bahkan di Nias Selatan sendiri hampir seluruhnya bekerja di Pedesaan.
“BPJAMSOSTEK siap mendukung gerakan 1 Desa 100 Pekerja Rentan yang tujuannya untuk memperluas perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di pedesaan terutama di wilayah Nias Selatan. Kalau program ini berjalan, hampir 50.000 jiwa bisa terlindungi,” ungkap Sanco.
Bupati Nias Selatan menyambut baik Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kendati daerah itu masuk dalam Daerah 3T (Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Nias selatan melingkupi 35 Kecamatan, 2 Kelurahan, dan 459 Desa, dengan jumlah penduduk 360 ribu jiwa.
“Dibutuhkan pendekatan khusus jika hendak meningkatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat pekerja,” jelas Bupati.
“Tetapi saya sangat mendukung peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bahkan siap untuk mendukung dibentuknya regulasi terkait jaminan sosial,” jelas Hilarius Duha.
Hilarius minta ke depan untuk dapat diadakan pertemuan dengan pihak OPD terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
“Saya akan kumpuli para Kepala Desa, paling tidak begini, mereka harus diberi pencerahan pentingnya ikut Jaminan Sosial. Tentu sebagai dosen dan pendidik, kerap memberi pencerahan seperti bagaimana mengelola keuangan secara bagus. Nah coba nanti kita jelaskan terkait BPJS Ketenagakerjaan ini,” jelasnya lagi.
Dikatakan Bupati masih berbeda pemahaman masyarakat terkait Jamsostek. Mereka berpikir yang bisa ikut Jamsostek harus bekerja diperusahaan. Bahkan mereka berpikir, petani dan nelayan tidak bisa ikut, padahal sudah terbuka luas untuk jadi peserta bagi pekerja non formal.
“Saya kira, kita siap mengumpulkan mereka untuk segera memberikan pencerahan dan pemahaman. Kita siap dukung,” tutup Bupati. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
