Siantar, 3/10 (Batakpost.com) – Wali Kota Pematang Siantar, dr. Susanti Dewayani SpA, bersama sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota lainnya, telah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2023. Acara ini bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju” dan berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kav 86, Jakarta, pada Selasa (03/10/2023). Rakornas ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) serta Pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD.
Dalam acara tersebut, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa meskipun terdapat kekhawatiran terkait risiko resesi global, indikator ekonomi Indonesia masih menunjukkan prospek dan ketahanan yang baik. Ekonomi Indonesia telah tumbuh secara konsisten selama tujuh kuartal berturut-turut dengan pertumbuhan pada triwulan II tahun 2023 mencapai 5,17 persen (yoy). Ini merupakan hasil kerja keras dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan dari seluruh masyarakat.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7 persen, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya penguatan teknologi digital. Hal ini mengharuskan kesiapan di semua lini, termasuk pemerintah daerah. Dalam arahannya, Ma’ruf Amin juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, termasuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, menetapkan regulasi yang mendukung kebijakan P2DD, berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas P2DD, menjelaskan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023. Salah satu capaian yang diungkapkan adalah implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital.
Airlangga Hartarto juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Selain itu, peningkatan inovasi dalam implementasi kebijakan P2DD juga menjadi fokusnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum sinkron dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini membuat pemanfaatan keuangan daerah tidak berjalan dengan optimal. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan sinkronisasi antara APBN dan APBD melalui perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD.
Sebagai bagian dari Rakornas P2DD, sinergi nasional akselerasi digitalisasi daerah untuk mewujudkan Indonesia Maju juga diluncurkan. Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjiyo, Ketua Ombudsman, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kemenko Perekonomian, serta Juru Bicara Kemenko Perekonomian.
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
