Pimpinan Lintas Partai Politik dan DPRD Tapteng Sepakat Ciptakan Kekondusifan Pemilu dan Netralitas PNS

Tapteng, 24/1 (Batakpost.com)- Pimpinan lintas Partai Politik bersama Pimpinan DPRD dan Fraksi DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), sepakat menciptakan kekondusifan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Kesepakatan itu tertuang dalam diskusi bersama dengan Ketua DPD NasDem Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani, SH yang juga mantan Bupati Tapanuli Tengah, Selasa (24/1/2023) di kediaman Bakhtiar Ahmad Sibarani di bilangan Pandan.

Menurut Safaruddin Simatupang alias Kapallo dari Partai Gerindra, bahwa mereka mengadakan diskusi ringan sekaligus silaturahmi tahun baruan di kediaman Ketua NasDem Tapteng yang diikuti Pimpinan DPRD, para Ketua Komisi, Ketua Fraksi, maupun Sekretaris Fraksi.

Ada pun yang dibahas dalam pertemuan itu terkait persiapan Aparat Pemerintah maupun Penyelenggara dalam hal ini KPUD dan Bawaslu dalam menyambut pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada tahun 2024.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Tapteng, Khairul Kiyedi Pasaribu yang menegaskan, telah terjadi kesepakatan bersama antar lintas pimpinan partai politik untuk menjaga kekondusifan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bakhtiar Ahmad Sibarani dalam kesempatan itu menegaskan bahwa kesepakatan yang sudah dimbil untuk menjadikan Pemilu dan Pemilukada kondusif, jujur dan adil, itu sebagai bukti tanggung jawab dan kecintaan mereka akan kedamaian di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Disebutkan Bakhtiar, bahwa KPU suda bekerja merekrut PPK dan PPS. Demikian juga dengan Panwaslu sudah merekrut Panwas Kecamatan. Sudan barang tentu mereka menghormati apapun yang dilakukan penyelenggara asalkan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku.

Baca Juga:  Satika Simamora Serahkan Mesin Penggiling Kopi CSR Inalum kepada 22 UMKM Taput

Di luar sana kata dia, banyak isu yang beradar bahwa ada titipan-titipan dalam proses perekrutan tersebut, tetapi itu adalah isu yang butuh pembuktian.

“Ada yang menyebutkan itu adalah keluarga penyelenggara, adik ipar oknum anggota KPUD Tapteng, dan lain sebagainya. Saya tegaskan dalam kesempatan ini, tidak ada larangan untuk siapapun ikut dalam proses seleksi tersebut, karena itu adalah hak konstitusinya. Yang menjadi masalah itu jika mereka diloloskan bukan karena kemampuannya melainkan karena titipan. Semoga hal ini tidak terjadi,” kata Bakhtiar.

Bakhtiar menambahkan, ada informasi yang berkembang bahwa ada oknum anggota KPU Tapteng yang diduga akan mencalon sebagai Anggota DPRD Tapteng. Menurutnya sah-sah saja, karena itu adalah hak konstitusinya. Yang tidak boleh itu jika memanfaatkan posisi jabatannya untuk melakukan hal-hal yang ingin menguntungkan perpolitikan dan keinginannya.

Terkait identitas oknum anggota KPU yang ingin mencalon anggota DPRD Tapteng tersebut, Bakhtiar masih merahasiakannya.

“Nanti kita lihat waktu mendaftar di Daftar Calon Sementara (DCS) baru kita tahu siapa namanya. Nama-nama memang sudah beredar, tapi itukan belum tentu. Orang yang belum mendaftar, jangan kita langsung berprasangka buruk. Kita gak boleh menghakimi seseorang, padahal dia belum tentu melakukannya. Biarkanlah dulu mendaftar. Karena itu adalah hak konstitusinya,” tukas Bakhtiar.

Baca Juga:  Inilah Program Armyn Gultom ‘Sianak Desa’ Yang Akan Membawa Perubahan di Sumut

Mantan Bupati Tapteng ini juga menyebutkan, dalam pertemuan itu, mereka sudah sepakat agar proses Pemilu terbuka dan transparan. Bahkan dia mengajurkan, mulai dari pembagian formulir disiarkan langsung di akun media sosial biar jangan ada permainan atau fitnah-fitnah.

Selain menyepakati kekondusifan Pemilu di Tapteng, pertemuan litas pimpinan partai itu juga melahirkan kesepakatan menjaga netralitas ASN Pemkab Tapanuli Tengah.

“Kami juga sudah sepakat dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tapteng beserta pimpinan Fraksi, dan pimpinan Partai Politik agar Aparatur Sipil Negara (ASN), Honorer dan juga Aparatur Desa jangan terlibat politik praktis, karena itu dilarang Undang-Undang. Ini juga sebagai bukti kecintaan kami terhadap para ASN dan Aparat Desa agar jangan menjadi korban.

Politisi muda asal Barus itu juga berpesan, bahwa kebersamaan dan persahabatan yang sudah terjalin selama ini, itu jauh lebih berharga dari pada kepentingan yang lain. “Jangan korbankan diri saudara. Boleh anda mendukung saya, mendukung orang lain, tetapi itu cukup dalam hati saja, dan jangan terlibat langsung dalam politik praktis. Saya yakin, apa yang sudah kita lakukan lima tahun yang lalu biarlah itu menjadi kenangan dan catatan manis bagi kita masing-masing,” imbuhnya.

Mantan Ketua DPRD Tapteng ini pun menegaskan bahwa PNS, Honorer, maupun Kepala Desa memiliki hak pilih, tetapi jangan sampai ikut terlibat dalam politik praktis.

Untuk itulah dia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Tengah agar tetap menjaga kekondusifan dan tidak mau terpecah belah dalam menjelang Pemilu nanti. Demikian juga dengan Pilkada Tapteng 2024, Bakhtiar mengajak para calon agar selalu menciptakan suasana yang damai dan harmonis untuk merebut hati rakyat.

Baca Juga:  Pj Bupati Tapteng Apresiasi RSUD Pandan Sumbang PAD Rp 30 Miliar

“Dalam pertemuan tadi, saya sendiri yang menyampaikan kepada para pimpinan lintas Partai dan Pimpinan DPRD, serta Fraksi, agar ASN dan Kepala Desa beserta aparaturnya dijaga netralitasnya, baik itu yang niatnya mendukung partai saya maupun mendukung partai orang lain,” ucapnya.

Dan melalui kesempatan tersebut Bakhtir menegaskan, bahwa mulai hari ini agar ASN maupun Honorer dan Kepala Desa menghentikan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri.

“Mulai sekarang dihentikan, baik itu di media sosial dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu sifatnya hanya sebatas teman atau ketemu di jalan dan menyapa, dan tidak ada membahas politik, saya rasa itu tidak salah,” katanya.

Pada kesempatan itu Bakhtiar kembali menegaskan, bahwa dirinya belum memutuskan maju atau tidak dalam Pilkada Tapteng 2024, karena waktunya masih lama.

“Sekali lagi saya mengajak agar penyelenggara Pemilu berlaku adil dan netral. Bila perlu saat penghitungan suara nanti dilive kan saja di media sosialnya masing-masing agar transparan. Jangan orang lain yang curang kita yang dituduh. Marilah bekerja sesuai dengan aturan dan menunjung tinggi netralitas dan keadilan,” pungkasnya. (red)