Medan, 6/12 (Batakpost.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, di ruang rapat II, Kantor Wali Kota Medan. Kunjungan ini bertujuan melakukan studi komparasi terkait program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) dan penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik.
Rombongan DPRD Kabupaten Cilacap dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Cilacap, Indah Mayasari, dan diterima Asisten Umum Pemko Medan, Ferry Ichsan, mewakili Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Hadir pula sejumlah pejabat, di antaranya Kadis Kominfo Medan Arrahmaan Pane, Sekwan DPRD Medan Ali Sipahutar, Kabag Ortala Viza Fandhana, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata.
Dalam sambutannya, Ferry Ichsan mengucapkan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan tersebut. “Kami menyambut baik studi komparasi ini. Semoga menjadi sarana untuk bertukar informasi dan mendukung kemajuan daerah masing-masing,” ujarnya.
Keberhasilan Program UHC JKMB Kota Medan
Ferry menjelaskan, program UHC JKMB yang dikenal sebagai layanan berobat gratis menggunakan KTP Kota Medan telah berjalan sejak 1 Desember 2022. Dengan angka kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 96,3% dari jumlah penduduk, program ini menjadi bukti keseriusan Pemko Medan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warganya.
“Program ini memungkinkan warga Medan yang memiliki KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, bahkan jika ada tunggakan atau tidak memiliki BPJS Kesehatan. Warga juga bisa berobat di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS di Indonesia,” tambahnya.
Perwakilan Dinas Kesehatan menambahkan, hingga November 2024, cakupan BPJS Kesehatan di Kota Medan telah mencapai 89,87%, dengan sisa 1,13% warga yang belum tercover tetap mendapat layanan kesehatan gratis melalui program ini.
Komitmen Digitalisasi Pemko Medan
Terkait digitalisasi, Ferry mengungkapkan bahwa Pemko Medan terus berinovasi dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Infrastruktur digital berupa perangkat keras dan lunak juga terus disiapkan untuk mendukung layanan publik.
Kadis Kominfo, Arrahmaan Pane, menjelaskan bahwa Pemko Medan telah menerapkan tanda tangan elektronik dalam administrasi pemerintahan sejak dua tahun terakhir. Selain itu, setiap perangkat daerah memiliki programer sendiri untuk menciptakan aplikasi sesuai kebutuhan.
“Kami memiliki server sendiri dan bekerja sama dengan Badan Sandi Negara untuk pengamanan. Ini membuat administrasi lebih efisien dan pelayanan publik lebih cepat,” jelasnya.
Respon Positif dari DPRD Cilacap
Indah Mayasari, pimpinan rombongan DPRD Kabupaten Cilacap, menyampaikan apresiasinya terhadap program UHC JKMB dan langkah digitalisasi yang telah dilakukan Pemko Medan. “Kami tertarik untuk mempelajari pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin serta implementasi digitalisasi dalam pelayanan publik. Hasil dari studi komparasi ini akan menjadi masukan penting bagi kami,” ujarnya.
Penutupan dan Penyerahan Cenderamata
Kunjungan kerja ini ditutup dengan penyerahan cenderamata oleh Asisten Umum Pemko Medan kepada pimpinan rombongan DPRD Kabupaten Cilacap sebagai simbol penghormatan dan apresiasi atas kunjungan tersebut.(int)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
