Medan, 4/9 (Batakpost.com) – Salah satu tujuan utama dalam pembangunan kota adalah meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran telah dialokasikan baik secara umum maupun khusus untuk program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Program-program ini mencakup bantuan iuran kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan berbagai inisiatif lainnya.
Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Nota Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2023. Bobby Nasution mengungkapkan bahwa alokasi belanja pada berbagai OPD Kota Medan, seperti Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang, juga bertujuan untuk memperluas lapangan kerja yang bersifat padat karya.
Bobby Nasution juga menekankan pentingnya acara-acara dan event yang dilaksanakan di berbagai wilayah kota sebagai wadah yang bermanfaat secara ekonomi bagi pelaku seni, ekonomi kreatif, dan pelaku UMKM. Dia menambahkan bahwa berbagai inisiatif kreatif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran terus dijalankan dan menjadi fokus implementasi APBD Tahun Anggaran 2023.
Dalam menjawab pertanyaan Fraksi Partai Gerindra yang menyoroti perlunya evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja perangkat daerah dalam penyerapan anggaran, Bobby Nasution mengklarifikasi bahwa pelaksanaan program kerja telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dia mengungkapkan bahwa sejak awal tahun anggaran, telah ada pemantauan dan evaluasi melalui instrumen berbasis elektronik. Ini memungkinkan pemantauan progres penyerapan anggaran di seluruh OPD dapat dilakukan secara efektif, termasuk melalui laporan penyerapan triwulan dan semester serta pemantauan berkala lainnya. Masalah yang timbul selama pelaksanaan program kerja juga segera ditindaklanjuti.
Dalam mengatasi banjir dan merencanakan sistem drainase, yang merupakan salah satu isu penting di kota, Bobby Nasution mengungkapkan bahwa penanggulangan banjir merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan kota menuju Medan yang bebas banjir. Oleh karena itu, alokasi dana yang memadai telah dialokasikan dalam kerangka anggaran. Program penanggulangan banjir juga melibatkan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dengan pihak provinsi dan pusat untuk menciptakan sistem pengendalian banjir yang efektif.
Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Nasdem tentang keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan, Bobby Nasution menegaskan pentingnya sosialisasi mengenai sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Universal Health Coverage (UHC). Dia menyatakan bahwa upaya sosialisasi melibatkan kampanye pendidikan publik melalui media massa, iklan, dan media sosial, untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang manfaat dan penggunaan konsep UHC. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang inklusif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Pada acara tersebut, hadir pula Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Wakil Ketua dan anggota DPRD Medan, pimpinan perangkat daerah, serta camat se-Kota Medan. Bobby Nasution menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
