Kepala Kantor Perwakilan Sibolga, Riza Putera, juga mendukung GPM yang dilakukan oleh Pemkot Sibolga untuk membantu daya beli masyarakat dan juga menjaga inflasi agar tetap stabil.
Terkait terjadinya kenaikan harga beras di Kota Sibolga dalam sepekan ini, Kepala Bulog Sibolga, Junaidi Manik, yakin setelah beras SPHP terdistribusikan secara masif di Kota Sibolga, maka akan terjadi penururan harga beras.
“Dengan adanya beras SPHP ini, masyarakat memiliki opsi bahwa ada beras pemerintah yang bisa dibeli dengan harga di bawah harga eceran terendah (Het),” ucapnya.
Untuk itulah, Bulog benar-benar melakukan verifikasi terhadap toko-toko atau autlet penjual beras SPHP, karena tidak semua toko bisa menjual beras SPHP.
“Verifikasi wajib dilakukan sesuai dengan regulasi. Karena di toko maupun autlet penjual beras SPHP dipastikan kualitas beras tidak dioplos dan harga sesuai dengan yang ditentukan pemerintah. Silahkan masyarakat untuk membeli beras SPHP ke toko maupun autlet yang dicatat pemerintah, dan di koperasi merah putih. Di luar itu dipastikan berasnya oplosan,” tegas Kabulog.
Penyaluran beras SPHP ini menurut Junaidi akan berlangsung hingga tanggal 31 Desember 2025. Khusus untuk Kota Sibolga besaran penyaluran sekitar 500 ton setiap bulan. Sedangkan jumlah beras cadangan pemerintah yang dikuasai Bulog Sibolga sebanyak 3.800 ton.
Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pengoplosan beras SPHP, Polres Sibolga bersama dengan TNI akan berkoordinasi dan melakukan pengawasan. Dan jika masyarakat ada mengetahui ada pengoplosan agar disampaikan kepada mereka.
“Kami dari Polres Sibolga siap melakukan pengawasan bersama dengan TNI, karena penyaluran beras SPHP ini adalah amanah dari pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan dan harga beras tetap stabil serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami siap melakukan penyidikan jika ada yang melakukan pengoplosan,” tegas Kapolres Sibolga AKBP Eddy Inganta. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
