Jakarta, 21/11 (Batakpost.com) – Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan penilaian 5 dari skala 10 terkait penegakan hukum di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan tersebut langsung direspons oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang menyatakan bahwa jika hal itu benar, maka semua pihak perlu melakukan evaluasi.
“Ini kan yang ngomong Pak Ganjar. Jadi nanya ke Pak Ganjar, kok nanyanya ke saya terus gitu kan. Yang pasti adalah kita akan mengevaluasi kalau kemudian hal itu benar atau tidak benar,” kata Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Puan menegaskan bahwa PDIP akan terus memberikan perhatian khusus terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, hukum harus dijalankan dengan jujur dan seadil-adilnya.
“Tapi terkait dengan masalah penegakan hukum akan menjadi satu konsen bagi PDIP ya. Penegakan hukum harus dilakukan secara benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil dan tentu saja tidak tebang pilih,” tambah Ketua DPR RI ini.
Ganjar sebelumnya memberikan penilaian merah terhadap penegakan hukum hingga HAM era Jokowi. Nilai 5 dari skala 10 diberikan usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu, salah satu panelis, Zainal Arifin Mochtar, menanyakan mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar kemudian mengungkit putusan MK.
“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya,” ungkapnya.
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
