Tapteng, 9/10 (Batakpost.com)- Masyarakat mengeluhkan proyek pembangunan drainase jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Sibolga-Barus yang diduga dikerjakan dengan asal-asalan. Alhasil proyek itu ambruk kembali. Hal itulah yang membuat masyarakat kesal melihat pembangunan pemerintah itu.
“Inilah namanya proyek besar tapi tidak berguna! Kalau melihat besarnya anggaran proyek ini sampai Rp63 miliar, yang diharapkan hasil dan kwalitasnya bermutu. Ternyata proyek abal-abal juga. Sama saja dengan proyek-proyek lainnya,” kata Multa, warga yang ditemui disalah satu tembok drainase yang ambruk, Senin sore di Kecamatan Tapian Nauli.
Dia menilai, PT Bangun Mitra Abadi dan PT Surya Marzo Konsiltind yang menjadi rekanan serta PPK 11 CS, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Sumut, selaku pengawas dari pemerintah, bandel dan tidak mau mendengar masukan dari masyarakat terkait kualitas proyek Presenvasi dan pelebaran jalan Sibolga-Barus, batas Provinsi Aceh, senilai Rp63.808.893.000 tersebut.
“Saya rasa bukan cuma saya, sudah banyak saya dengar warga yang memberi masukan agar cara kerja seperti ini dievaluasi. Tapi kok dilanjutkan terus. Sekarang sudah ambruk lagi,” ketusnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD JPKP Tapteng, Parningotan Purba mengaku sangat kesal dengan kualitas bangunan tersebut. Menurutnya, pengerjaan drainase jalan tersebut harus ditinjau ulang karena tidak memakai pasangan batu kali melainkan menggunakan beton bertulang buatan pabrik.
“Bisa saja memang gambar perencanaan pembangunan drainase ini seperti itu. Tapi, kalau kondisinya tidak bagus dan ambruk jangan dilanjutkan lagi. Kan bisa dilakukan peninjauan kembali atau penggantian gambar perencanaan,”kata Parningotan didampingi pengurus lainnya yang turun ke lokasi.
Tak hanya itu, Parningotan juga mengkritik pemakaian tanah urukan pilihan (urpil). Diduga ada permainan curang yang dilakukan rekanan. Dimana, tanah timbunan yang dipakai untuk menutup pinggiran antara jalan dengan tembok drainase, dicampur dengan tanah liat atau tanah merah.
“Kami minta supaya ditinjau ulang system pengerjaan drainase dan TPT. Ini menyangkut keselamatan warga sekitar. Jangan sampai memakan korban dikemudian hari,” imbuh Parningotan.
Terpisah, Alson Siregar, pengawas dari PPK 11 CS dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membayar setiap pekerjaan yang tidak sesuai dengan desain. Dan memerintahkan rekanan untuk segera membongkar. “Untuk pekerjaan TPT yang rusak, tidak ada kita bayar. Dan yang tidak sesuai desain, sudah kita instruksikan bongkar. Dan sudah banyak yang dibongkar. Untuk drainase itu, memang tidak pakai pondasi, hanya pakai lantai atau modem,” terang Alson dalam pesan singkatnya
Pantauan di lapangan, ada beberapa titik drainase yang ambruk. Diantaranya, daerah Pargadungan, Poriaha dekat PT Mujur Timber. (RED)