Tapteng, 6/8 (Batakpost.com)– Aksi demo yang dilakukan perwakilan mahasiswa dan orang tua di depan kantor Bupati Tapteng pada Senin (4/8/2025) terkait tidak ditampungnya lagi anggaran untuk 78 orang mahasiswa yang sudah semester akhir oleh Pemkab Tapteng, mendapat kritikan pedas dari DPRD Tapteng.
Kritikan itu disampaikan para anggota dewan ketika menerima kunjungan para perwakilan mahasiswa dan orang tua ke gedung DPRD Tapteng hari itu juga.
“Kami sudah menyaksikan lewat siaran live di media sosial aksi yang Bapak/Ibu lakukan bersama dengan anak-anak kita ke Kantor Bupati Tapteng. Kami sedih dan miris melihatnya karena tidak ada yang menerima dari pihak eksekutif. Makanya kami bersedia menerima kedatangan Bapak/Ibu sekalian di rumah rakyat ini. Kami akan berjuang habis-habisan di Perubahan APBD 2025 yang diajukan Pemkab Tapteng untuk dibahas di DPRD dengan memasukkan anggaran beasiswa untuk yang 78 orang,” tegas Willy Sahputra Silitonga yang diamini anggota DPRD dari lintas komisi.
Disebutkan Willy, sewaktu mebahas APBD 2025, fungsi DPRD hilang 1 saat itu, karena menggunakan Perkada. Sedangkan untuk pembahasan P-APBD 2025, mereka sudah punya hak untuk mengevaluasi P-APBD yang diajukan oleh Pemkab Tapteng.
Dedi Herman Hulu Ketua Komisi B dari Partai Gerindra mengungkapkan, saat dilakukan verifikasi oleh Pemkab Tapteng melalui Bagian Kesra, dirinya turun langsung mendampingi Bagian Kesra, meskipun tanpa perjalanan dinas. Dan sangat disayangkan Bagian Kesra tidak ada memberitahukan terkait ada batas waktu verifikasi, sehingga dia tidak bisa turun ke rumah yang 78 orang lagi.
“Seharusnya Kesra memberitahukan bahwa tanggal segini kalau tidak dilakukan verifikasi maka tidak akan ditampung anggarannya. Itulah pemerintahan sekarang adik-adik. Katanya naik kelas, ingat dek ya, kalian yang naik kelas bukan mereka,” ucapnya dengan nada tinggi.
Selanjutnya Baca: Politisi muda…
