Berita UtamaTapanuli Tengah

Terkait Desakan Ketua DPRD Tapteng Tampung Anggaran Rp90 Miliar untuk Korban Banjir, Wakil Ketua DPRD dan Fraksi Golkar Usulkan Rp123 Miliar

×

Terkait Desakan Ketua DPRD Tapteng Tampung Anggaran Rp90 Miliar untuk Korban Banjir, Wakil Ketua DPRD dan Fraksi Golkar Usulkan Rp123 Miliar

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRD Tapteng, Joneri Sihite (kiri) dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng, Heni Sartika Simanjuntak setuju agar dana TKD Rp123 miliar dialokasikan untuk masyarakat korban bencana. (Batakpost.com/red)
Advertisement
Example 300x600
Advertisement

Tapteng, 20/8 (Batakpost.com)– Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Ahmad Rivai Sibarani baru-baru ini mendesak Pemkab Tapteng untuk menampung anggaran bagi korban banjir sebesar Rp90 miliar untuk disalurkan kepada 3.000 Kepala Keluarga korban bencana.

Desakan itu disuarakan Rivai Sibarani melihat lambatnya penanganan banjir dan pemberian bantuan kepada korban bencana Tapteng. Padahal anggaran berlebih dan juga ada anggaran yang dikembalikan pusat ke Pemkab Tapteng lewat dana transfer daerah (TKD).

IKLAN
IKLAN

Menurut Rivai Sibarani dari Fraksi NasDem, jika anggaran itu disalurkan maka sangat membantu korban banjir yang hingga kini masih ada yang belum menerima sama sekali bantuan sejak bencana tanggal 25 November 2025 lalu.

Warga pun menyambut baik dan memberikan dukungan kepada Ketua DPRD agar anggaran itu secepatnya ditampung oleh Bupati Tapteng Masinton Pasaribu.

Sejalan dengan desakan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Tapteng, Joneri Sihite yang juga Ketua DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Tapteng, malah mendesak Bupati Masinton agar mengalokasikan Rp123 miliar anggaran untuk korban bencana tersebut.

Alasan dari politisi Golkar itu, karena Pemkab Tapteng menerima alokasi tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp123.727.112.000.

“Kalau Pak Ketua DPRD mengusulkan Rp90 miliar, justru saya meminta agar semua TKD itu yang Rp123 miliar lebih disalurkan kepada seluruh masyarakat Tapteng yang menjadi korban bencana. Karena dikembalikannya dana itu oleh Pemerintah Pusat dikarenakan Tapanuli Tengah dilanda bencana,” ungkapnya kepada wartawan usai mengikuti rapat pimpinan DPRD, Rabu (19/8/2026).

Dia pun memiliki data yang yang bersumber dari Dinas Sosial Pemkab Tapteng. Di mana jumlah korban bencana Tapteng sekitar 34.000 keluarga terdampak. Sementara yang baru menerima bantuan atau penanganan baru sekitar 9.000 keluarga. Berarti masih ada sekitar 25.000 keluarga lagi yang belum tertangani.

Jika dana yang Rp123 miliar itu dibagikan kepada 25.000 ribu warga yang belum mendapat bantuan, maka masing-masing per keluarga mendapat Rp5 juta.

“Itulah estimasi hitungan secara matematika kami. Tentu Pemkab Tapteng sudah lebih lihai untuk menghitungnya. Dengan adanya bantuan yang Rp5 juta itu, sudah bisa mengobati sedikit duka dan luka para korban bencana yang kini masih banyak yang belum menerima bantuan sama sekali,” sebut Joneri dengan tegas.

Senada dengan Joneri, Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng, Heni Sartika Simanjuntak, sepakat dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Tapteng. Menurutnya, tidak ada alasan lagi dari pihak Eksekutif tidak menyalurkan bantuan tersebut karena dananya ada.

“Baru tadi ada masyarakat dari Kecamatan Lumut datang mengadu ke kami. Di mana kakaknya hilang diterjang banjir bandang kemarin, dan hingga kini tidak ditemukan. Mirisnya lagi, sampai saat ini mereka tidak pernah mendapat bantuan, padahal ada dana kematian. Jadi kita sangat sedih melihat kondisi Tapteng ini,” ungkap Heni.

Atas dasar itulah, Fraksinya sepakat agar dana TKD yang sudah dikembalikan Pemerintah Pusat ke daerah sebesar Rp123 miliar lebih, supaya dialokasikan menjadi bantuan bencana untuk 25.000 warga Tapteng yang belum menerima bantuan.

“Jangan disimpan-simpan uang itu! Kami dari Fraksi Golkar DPRD Tapteng sangat setuju dana yang Rp123 miliar itu segera dialokasikan kepada masyarakat,” tegas wanita berparas cantik itu.

Ditanya, jika Bupati tidak menyetujuinya, menurut mereka itu adalah hak bupati. Tetapi yang jelas sebagai wakil rakyat mereka sudah berjuang atas jeritan dari masyarakat yang menjadi korban bencana. Di mana sudah sembilan bulan pascabencana penanganan masih amburadul.

“Ingat, kami memperjuangkan ini tidak ada politisasi, murni untuk kepentingan masyarakat khususnya yang menjadi korban bencana. Dan kami pastikan juga, jika kinerja saudara Bupati Masinton baik, maka Fraksi Golkar akan membecakpnya. Tetapi kalau tidak, maka kami akan membela rakyat kami apapun taruhannya,” tegasnya.

Sebagai penutup sebut Joneri, jika usulan yang disampaikan mereka bermasalah denga hukum, mereka juga siap masuk. (red)

Baca  Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEW