Tapteng, 18/8 (Batakpost.com)– Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan dukungan terhadap pernyataan Ketua DPRD Tapanuli Tengah terkait usulan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Sekretaris Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Tapanuli Tengah, Madayansyah Tambunan, menilai usulan bantuan tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang sampai saat ini masih merasakan dampak bencana.
“Pada prinsipnya kami mendukung apa yang disampaikan Ketua DPRD. Masyarakat korban bencana memang harus mendapatkan perhatian nyata dari pemerintah. Jangan sampai masyarakat yang sudah kehilangan rumah, harta benda, sumber penghasilan dan akses kehidupan normal justru merasa ditinggalkan,” ujar Madayansyah.
Namun demikian, Ansor Tapteng berpandangan bahwa kebijakan bantuan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada besarnya nominal yang diterima setiap keluarga, tetapi juga harus mempertimbangkan seberapa luas masyarakat terdampak yang dapat menerima bantuan.
Jika usulan bantuan sebesar Rp30 juta per kepala keluarga diberikan kepada 3.000 KK, maka total kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp90 miliar. Menurut Madayansyah, pemerintah dapat mengkaji kembali skema tersebut agar bantuan dengan nilai yang lebih proporsional dapat menjangkau lebih banyak keluarga korban bencana.
“Kalau kemampuan fiskal daerah memungkinkan Rp90 miliar, jangan sampai hanya 3.000 KK yang menerima. Kami justru mendorong agar pemerintah menghitung kembali skemanya. Misalnya dengan nominal yang lebih kecil per KK, tetapi penerimanya diperluas menjadi 10 ribu, 15 ribu KK atau bahkan lebih, sesuai hasil pendataan korban yang benar-benar terdampak,” katanya.
Menurutnya, bantuan sebesar Rp3 juta sampai Rp5 juta per keluarga tetap memiliki arti bagi masyarakat yang sedang berjuang memulihkan kehidupannya, terlebih jika bantuan tersebut diberikan kepada jauh lebih banyak keluarga.
“Yang paling penting bukan semata-mata angka Rp30 juta atau Rp5 juta. Yang paling penting adalah berapa banyak keluarga korban yang bisa kita bantu. Jangan sampai ada masyarakat yang sama-sama terdampak bencana tetapi tidak mendapatkan bantuan hanya karena keterbatasan kuota,” tegasnya.
Madayansyah juga meminta agar pemerintah daerah melakukan pendataan secara transparan dan terverifikasi. Data tersebut harus memuat keluarga yang rumahnya rusak, kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber penghasilan, kehilangan lahan atau usaha, serta masyarakat yang mengalami dampak langsung lainnya akibat bencana.
Ansor juga menilai pernyataan mantan Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani, mengenai persoalan penanganan bencana dan kondisi pembangunan daerah patut menjadi bahan evaluasi bersama.
“Terlepas dari siapa yang menyampaikan, setiap masukan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus kita dengarkan. Persoalan bencana ini jangan dijadikan arena saling menyalahkan. Pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan seluruh elemen masyarakat harus duduk bersama mencari solusi,” ujar Madayansyah.
Ia menambahkan, masyarakat tidak membutuhkan perdebatan politik yang berkepanjangan. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan konkret, data yang jelas, anggaran yang tepat sasaran dan pelaksanaan yang transparan.
“Ansor Tapteng mendukung DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan korban bencana. Kami juga mendukung pemerintah daerah apabila benar-benar serius mempercepat pemulihan masyarakat. Kita ingin anggaran negara hadir sampai ke rumah-rumah masyarakat yang menjadi korban,” katanya.
Madayansyah berharap pembahasan mengenai bantuan korban bencana dapat segera dilakukan secara terbuka antara DPRD dan pemerintah daerah dengan melibatkan pihak terkait.
“Jangan hanya bicara berapa uang yang akan diberikan. Mari kita bicara berapa keluarga yang harus diselamatkan, berapa rumah yang harus dipulihkan, berapa sumber penghidupan yang harus dikembalikan, dan bagaimana memastikan tidak ada korban yang terlewatkan,” pungkasnya. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEW
