Tapteng, 18/6 (Batakpost.com)– Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Adil Untuk Semua (Formas) menggelar aksi demo di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (18/6/2026) siang.
Kedatangan Formas ini untuk menyampaikan rasa kekecewaan mereka atas lambatnya pelayanan dari BPN Tapteng, serta meminta agar kepala kantor BPN Tapteng mundur saja dari jabatannya.
Dengan membawa poster dan spanduk yang berisikan berbagai kritikan dan tudingan, massa meminta untuk ketemu langsung dengan Kepala BPN Kabupaten Tapanuli Tengah, Manaek Tua.
Hanya saja menurut penjelasan dari pihak BPN, Kepala BPN tidak berada di tempat karena ada tugas luar.
Pantauan di lokasi, secara bergantian perwakilan dari Formas menyampaikan orasi yang menggambarkan lambatnya pelayanan di BPN Tapanuli Tengah, bahkan ada hingga bertahun-tahun belum selesai. Selain itu juga, BPN dituding bermain dengan perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam luasan lahan perusahaan.
“Kami meminta agar dilakukan pengukuran ulang lahan perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah ini, apakah sesuai dengan izin yang dikeluarkan atau tidak. Dan kami yakin, BPN tidak mau melakukan itu, karena ada dugaan permainan antara BPN Tapteng dengan pihak perusahaan,” teriak Hendrik dalam orasinya.
Menjawab orasi itu, KTU BPN Tapteng Anita Susanti Siregar mengatakan, bahwa untuk pengukuran lahan perusahaan, harus permintaan dari pihak perusahaan ke BPN, bukan dari masyarakat.
Mendengar jawaban tersebut, Hendrik langsung menyela, karena tidak mungkin pihak perusahaan mau mengajukan pengukuran ulang luas lahan mereka, sementara mereka yang disinyalir melakukan penyerobotan lahan masyarakat.
“BPN jangan memberikan jawaban ngelantur, karena kami bukan orang bodoh. Sebab dari tadi jawaban kalian mengelak terus. Tadi kalian mengatakan bahwa kalian bukan orang Tapteng. Mau orang mananpun kalian, kalian harus bertanggungjawab, karena untuk itulah kalian ditugaskan dan digaji negara,” tegas Hendrik.
Selain Hendrik, warga juga menyampaikan kekesalannya atas layanan pengurusan surat yang sudah lebih dari satu tahun di BPN Tapteng. Padahal lahan sudah diukur dan persyaratan sudah dipenuhi.
“Saya punya bukti surat-surat terkait pengurusan yang sudah saya sampaikan ke BPN Tapteng ini. Bayangkan sudah satu tahun tak kunjung selesai. Asal ditanya selalu banyak alasan,” teriak salah seorang orator dari atas mobil sound system.
Sementara itu koordinator umum aksi, Edy Anto Simatupang dalam orasinya meneriakkan, pihaknya ingin menyegel kantor BPN Tapteng karena tidak ada fungsinya.
“Kantor ini mau kami segel kian sebenarnya, karena tidak berfungsi untuk rakyat kecil. Dan perlu kita ketahui, BPN atau Kementerian ATR/BPN adalah peringkat ke-3 sebagai instansi terkorup di Indonesia berdasarkan kajian dan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW),” ungkap Edy Anto.
Selanjutnya Baca: Pun demikian…
