“Jangan bodohi rakyat dengan narasi bising yang tidak menyentuh persoalan utama. DPRD sedang bekerja untuk rakyat. Kalau Anda tidak suka caranya, silakan ajukan secara konstitusional, bukan dengan cercaan picisan di medsos,” tukasnya.
Salah satu unggahan yang menuding anggota DPRD sebagai ‘budak politik’ dinilai Waiys sebagai cara kotor untuk membelokkan perhatian publik dari buruknya kinerja eksekutif.
“Alih-alih mengklarifikasi alasan mangkirnya OPD, justru malah memprovokasi rakyat untuk membenci DPRD. Ini cara lama yang usang, dan rakyat sudah terlalu cerdas untuk dibodohi dengan drama murahan semacam itu,” ujarnya lagi.
Waiys menutup dengan seruan moral kepada para pejabat eksekutif di Tapteng. Menurutnya, seorang pejabat yang tidak sanggup menjawab aspirasi rakyat secara terbuka dalam forum resmi seharusnya mundur dari jabatan.
“Kalau anda tidak berani duduk mendengar keluhan rakyat lewat DPRD, bagaimana bisa anda bicara soal visi pembangunan? Jangan bangga pakai slogan ‘Naik Kelas’ kalau mental anda sendiri masih kelas bawah,” katanya, seraya mengajak semua pihak untuk menghentikan gaya komunikasi yang saling curiga, saling tuding, dan kembali ke jalan komunikasi publik yang sehat dan transparan. Karena tanpa itu, Tapteng bukan sedang naik kelas-tapi justru turun kelas.
Sebelumnya juga anggota DPRD Tapteng dari lintas fraksi dalam konferensi persnya menegaskan, mereka akan menggunakan hak interpelasi atas ketidakhadiran eksekutif dalam beberapa kali RDP. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
