Demikian juga dalam pendapatan asli daerah masih di bawah Rp 100 miliar. Tentu dibutuhkan dukungan bersama untuk membangun Tapanuli Tengah dari berbagai sektor yang masih sangat tertinggal.
“RPJMD ini akan menjadi acuan dalam pembangunan Tapanuli Tengah dalam lima tahun ke depan. Sekali lagi, Pemerintah Kabupaten menyampaikan apresiasi atas persetujuan Ranperda RPJMD ini,” ucap Masinton.
Sebelum Ketua DPRD menutup rapat, Musliadi Simanjuntak menepati janjinya dengan menyampaikan interupsi. Politisi NasDem itu menanyakan serta meminta klarifikasi kenapa Bupati Masinton tidak hadir dalam beberapa kali Paripurna DPRD. Bukan itu saja, dalam RDP juga tidak dihadiri oleh OPD, padahal RDP itu adalah untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat Tapteng yang datang mengadu ke DPRD.
“Bapak Bupati, kami memiliki hak interpelasi dan hak angket, dan kami bisa menggunakan hak itu untuk mendapat penjelasan dari eksekutif,” tegas Musliadi.
Menanggapi itu, Bupati Masinton dengan lantang mengatakan bahwa interpelasi dan angket adalah hak dewan.
“Hak interpelasi, hak angket itu hak saudara. Konstitusi yang memberikan. Tapi saya juga punya kewenangan. Kalau DPRD menghambat, saya sudah siapkan skenario Perkada untuk lima tahun,” tegas Masinton, yang langsung disambut tepuk tangan para OPD yang hadir.
Diungkapkannya, hubungan eksekutif dan legislatif memang setara, tapi berbeda kewenangan. Ia menegaskan tidak ada ruang untuk tirani mayoritas dalam kemitraan politik.
“Kalau kita berorientasi kepentingan rakyat, kita kawan. Tapi kalau orientasi kita beda, maka kita berseberangan. Basis politik kita adalah argumentasi, fakta, dan data,” tegasnya.
“Sampai sekarang Tapteng tidak ada apa-apanya. Hanya ada bangunan, itu pun mangkrak dan tak jelas. Ke depan, orientasi kita berbeda, kalau DPRD menghambat, saya sudah sampaikan ke OPD agar jalan terus. Perkada lima tahun sudah disiapkan,” tegasnya lagi.
Masih dengan suara lantang, mantan Anggota DPR RI itu mengatakan, dewan punya hak interpelasi, tapi rakyat juga punya hak bersuara. Jangan pernah tidak setuju dengan pilihan rakyat untuk perubahan Tapteng naik kelas yang adil untuk semua.
Tanggapan dari Bupati Masinton langsung disambar Musliadi. Menurut dia, apa yang disampaikan Bupati mencerminkan bahwa DPRD tidak menginginkan kehadiran Masinton sebagai Bupati dan ingin menghambat programnya.
“Perlu Bapak Bupati ketahui, bahwa DPRD tidak pernah tidak setuju dengan hasil dari Pilkada. DPRD hanya mengharapkan adanya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Karena sejak Bupati dilantik sudah beberapa kali tidak hadir dalam Paripurna DPRD, dan baru dalam pengesahan RPJMD ini hadir,” ketus Musliadi.
Lanjut Musliadi, jangan seolah-olah DPRD menghambat program dari Bupati dengan kepentingan politik.
“Kita ingin bersinergi membangun Tapanuli Tengah ini Bapak Bupati, dan kita tidak pernah mengangkangi hak masyarakat. Jargon dari Bupati “Tapteng Naik Kelas” kita dukung itu sepenuhnya. Hanya saja ada persoalan-persoalan yang disampaikan masyarakat ke DPRD yang membutuhkan solusi. Dan itu yang kita bahas lewat RDP, tetapi OPD Bapak tidak ada juga yang hadir,” ungkapnya.
Selanjutnya Baca: Lebih lanjut…
