Pandan, 8/5 (Batakpost.com)- Dalam aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi Masyarakat Tapteng yang menuntut agar Penjabat Bupati (Pj) Tapteng diganti, Senin (8/5/2023), melibatkan sejumlah pelajar dari salah satu Sekolah Menegah Kejuruan.
Padahal menurut UU Perlindungan Anak, seorang yang berstatus siswa harus dilindungi karena bukan subjek yang diperbolehkan untuk melakukan unjuk rasa. Apalagi terlibat dalam aksi unjuk rasa yang berpotensi kekerasan.
Keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa tersebut diduga merupakan ajakan dari salah seorang guru di sekolah itu.
FG, Guru yang diduga mengajak siswanya terlibat unjuk rasa ketika dikonfirmasi wartawan, mengaku membawa siswanya unjuk rasa tanpa seizin dari pihak sekolah.
Dia juga berdalih, bahwa para siswa yang dibawa untuk berunjuk rasa tersebut adalah atas nama pemuda.
“Yang saya bawa itu adalah pemuda, di luar sekolah, tidak ada yang membawa nama sekolah di situ, itu membawa pemuda. Jangan kita kait-kaitkan. Semua orang berhak, kita tidak atas nama sekolah, tapi atas nama pemuda, tidak ada berstatus pelajar disitu,” ujar FG, yang merupakan guru olah raga. (red)
