“Saya juga heran kenapa hanya 35 orang yang terdaftar. Saya akan teruskan apa yang disampaikan oleh warga saya ini ke instansi yang membidangi bantuan ini,” ujarnya.
Aksi protes juga terjadi di Kelurahan Aek Tolang Pandan. Di mana banyak warga yang menjadi korban bencana, tetapi namanya tidak keluar. Lurah Aek Tolang Samto M Sitanggang berdalih bahwa nama-nama semua warga yang menjadi korban sudah disampaikan ke BPBD Tapanuli Tengah.
Diapun menghimbau warganya yang belum terdaftar namanya, agar bersabar karena ada tahap berikutnya. Hanya saja ketika ditanya apakah ada kepastian atau jaminan bahwa tahap berikutnya akan ada, Samto tidak bisa memberikan jawaban.
Memang kalau dilihat dari data penerima bantuan tersebut, banyak dari kalangan yang mampu termasuk kepala dinas, PNS, Lurah, Kepling. Dan itu menimbulkan kecemburuan bagi warga yang benar-benar sangat membutuhkan jaminan hidup.
“Siapa yang tidak kecewa seperti ini, namanya saja bantuan jaminan hidup. Berarti diprioritaskan bagi kami para korban bencana ini yang kehidupan sudah sangat memprihatinkan seperti yang ada di Perumahan Pandan Asri sana. Tetapi begitu kita lihat nama-nama penerima, ada kepala dinas, banyak PNS, ada Lurah dan keluarga-keluarganya, Kepling dan juga orang-orang yang mapan hidupnya. Kalau memang betul ada tahap kedua dan tahap berikutnya, kenapa bukan mereka-mereka saja yang didaftarkan untuk tahap berikutnya dan diutamakanlah kami yang benar-benar sudah susah hidupnya,” kata warga Perumahan Pandan Asri dengan nada kecewa.
Mereka meminta, agar penyaluran jaminan hidup bagi korban bencana alam di Tapteng ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, karena bukan hanya bantuan jadup saja yang bermasalah di Tapteng, bantuan lainnya juga banyak bermasalah.
“Kalau memang mau naik kelas dan adil untuk semua, di sinilah dibuktikan dan diuji apakah Tapteng ini naik kelas dan adil untuk semua,” ucapnya.
Selanjutnya Baca: Dinsos Tapteng…
