Kalau memang pemerintah tapanuli utara dan angkasa pura tidak sanggup dengan pembangunan ini lanjutnya, langsung saja disampaikan. Jangan sampai kita ketinggalan dengan daerah yang lain, hanya karena pemimpin kita tidak mampu merangkul rakyat.
Sahat MP sinurat (Ketua Umum PP GMKI) juga menyampaikan bahwa Bandara Silangit diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 lalu dan pada pemerintahan saat ini, Presiden Jokowi juga sudah pernah mendarat di sana. Walaupun sudah dua Presiden yang pernah datang, sangat disayangkan selama bertahun-tahun pembangunan bandara masih sangat lambat. Keseriusan dan kesiapan pemerintah pusat, BUMN terkait, dan pemerintah daerah perlu dipertanyakan.
“Beberapa minggu lalu saya baru berkunjung ke Tual, Langgur, Maluku Tenggara. Bandara Karel Satsuit Tubun yang berada di sana sudah memiliki bangunan dan lahan parkir yang rapi dan berstandar Internasional, padahal Presiden belum pernah datang ke sana. Jadi sangat berbeda dengan Bandara Silangit. Padahal, beberapa bulan lagi kita mendengar Bandara Silangit akan menerima penerbangan langsung dari Singapura,” ujar Sahat.
Dikatakannya, Angkasa Pura juga harus siap dengan hal pembangunan jangan selalu menunggu bola, atau membiarkan pembangunan Bandara Silangit begitu saja.
“Kalau persoalan nama bandara kami tidak anti dengam hal itu, jangan hanya persolan nama pembangunan bandara silangit jadi terhambat. Karena pemerintah Sumatera Utara sudah mampu mengatasi itu semua. Apalagi pengunjung wisataan nantinya akan bertambah menyambut natal dan tahun baru, kita tidak mau wisata ke kawasan Danau Toba semakin berkurang, “tandasnya. (GUS)
