“Jangan lupa, bahwa total biaya untuk pembangunan gedung kantor bupati ini Rp 130 miliar. Sementara dana yang masuk baru sekitar Rp 84 miliar, belum lagi dipotong pajak dan pengembalian. Artinya, tidak ada yang mangkrak karena bangunan sesuai dengan anggaran dan sudah diperiska BPK. Yang dikatakan mangkrak itu jika bangunan tidak sesuai atau tidak dapat digunakan,” tegas Willy anggota Fraksi NasDem.
Persoalan sekarang ini sebut Willy, Bupati Masinton tidak mau melanjutkan bangunan kantor bupati dibuktikan dengan dicoretnya anggaran Rp 15 miliar yang diusulkan oleh Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta. Demikian juga untuk anggaran APBD 2026, juga tidak ada ditampung Masinton.
“Jadi silahkan publik yang menilai, apakah bangunan kantor bupati ini mangkrak atau dimangkrakkan Bupati Masinton. Karena anggaran yang Rp 84 miliar itu sudah dipergunakan dan sudah diperiksa oleh lembaga resmi negara. Seandainya yang Rp 15 miliar itu tidak dicoret Masinton, pasti gedung bupati ini jauh lebih megah lagi,” sebut Willy menambahkan.
Lewat sidak yang dilakukan oleh anggota DPRD Tapteng ke gedung kantor bupati, Fraksi NasDem mengajak masyarakat agar jangan memandang persoalan kantor bupati dari satu sisi saja. “Kami para anggota dewan dari berbagai fraksi sudah melihat langsung bagaimana kondisi kantor bupati itu, dan benar-benar bagus dan tidak mangkrak. Perkara belum selesai, ia memang, karena anggarannya juga bertahap, dari total Rp 130 miliar anggarannya, baru Rp 84 miliar yang dipergunakan. Jadi mari kita berpikir secara logika dan jangan menggiring opini liar soal bangunan gedung kantor bupati,” imbuh Willy.
Senada dengan Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra DPRD Tapteng juga sependapat agar Bupati Masinton melanjutkan pembangunan gedung kantor bupati.
“Bangunan kantor bupati itu cukup bagus dan sudah layak dipergunakan sebenarnya. Kami dari Fraksi Gerindra sangat mendukung agar anggaran lanjutan pembangunan gedung kantor bupati diusulkan oleh Pemkab, dan kami akan tampung langsung di dewan. Karena gedung itu akan menjadi ikon Kabupaten Tapanuli Tengah,” kata Deni Herman Hulu Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapteng. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
