“Kami dari Fraksi Golkar DPRD Tapteng juga setuju dibentuk Pansus untuk melakukan cross check (membangdingkan data) agar jangan saling menyalahkan baik itu antar mantan Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani dengan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu. Bila perlu duduk bersama keduanya biar jangan merasa yang paling benar,” saran Joneri.
Hal senada juga disampaikan Pence Sumual Sihotang. Dia juga meminta agar Bupati Masinton melanjutkan pembangunan gedung kantor bupati. Terkait masalah penilaian atau pemeriksaan diserahkan saja ke BPK. “Tujuan kita agar Tapteng ini aman. Dan terkait tuntutan masyarakat membentuk pansus, saya juga setuju dibentuk Pansus biar terang benderang,” katanya.
Kedua politisi Golkar ini juga mengajak masyarakat Tapteng agar mendukung kemajuan dan pembangunan Tapanuli Tengah serta jangan saling menyalahkan dan merasa paling pintar.
“Mari kita duduk bersama untuk memajukan Tapteng ini seperti daerah lain yang sudah berbenah,” imbuhnya.
Sementara itu dari Fraksi NasDem DPRD Tapteng, jauh sebelumnya sudah meminta agar pembangunan gedung kantor bupati dilanjutkan. Karena mereka yakin bahwa tidak ada permasalahan dalam proses pembangunan itu, mengingat lembaga resmi telah melakukan pemeriksaan setiap tahun terkait proyek tersebut.
“Jauh sebelum heboh soal kantor bupati ini, kami dari Fraksi NasDem sudah meminta agar pembangunan gedung kantor bupati dilanjutkan. Tetapi Bupati Masinton mencoret mata anggaran yang diajukan oleh Pj Bupati Tapteng Sungeng Riyanta pada buku Perkada Tapteng Tahun 2025 sebesar Rp 15 miliar,” ungkap Josua Habeahan.
Seandainya anggaran itu ditampung, Fraksi NasDem sangat yakin bahwa kondisi gedung bangunan kantor bupati jauh lebih bagus dari sekarang.
Selanjutnya Baca: Jangan Lupa…
