“Tentunya ini menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat telah memberikan penilaian dan kepercayaan yang baik terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, dan sosialisasi anti korupsi,” kata Elfin.
Dia juga berharap agar apa yang diraih oleh Pemkab Tapteng dapat dipertahakankan dan ditingkatkan.
“Saya mengajak segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar terus meningkatkan pelayanan yang baik, transparan, keadilan layanan, serta berupaya mencegah terjadinya korupsi, dan terus meningkatkan integritas pegawai,” ucapnya.
Survei yang dilakukan Direktorat Monitoring Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK ini telah dimulai tahapannya per 17 Juli 2023, dan akan berlangsung hingga 31 Oktober 2023.
Sebelumnya, Wahyu Dewantara Susilo selaku Fungsional Direktorat Monitoring KPK mengatakan, bahwa survei tahun ini menargetkan sebanyak 400.000 responden di seluruh Indonesia.
Terdapat tiga jenis responden yang menjadi sasaran survei, yaitu pegawai instansi publik, masyarakat pengguna layanan publik dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lain (auditor, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan lainnya).
Selanjutnya Baca: Berikut…
