Tapteng, 29/5 (Batakpost.com)– Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) menanggapi informasi yang berkembang di media sosial terkait masih adanya dugaan pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan biaya Jasa Pelayanan (Jaspel) di Puskesmas yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Musliadi Simanjuntak Anggota DPRD dari Fraksi NasDem dan Deni Herman Hulu dari Fraksi Gerindra, sangat menyayangkan jika hal dugaan pemotongan BOK dan Jaspel itu masih berlanjut hingga sekarang.
“Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, saya sangat prihatin dan menaruh perhatian serius terhadap informasi mengenai dugaan pemotongan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) maupun BPJS yang masih berlanjut di Puskesmas sebagaimana saya baca di postingan Facebook Jerry Z Ferdy Sambo. Dalam postingan itu ditulis “Kok bisa ya, masih ada Pukesmas yang melakukan pemotongan BOK, Jaspel & BPJS dengan cara Casback?.” “Sebelum kita ungkap 1 persatu, stop potongan BOK & Jaspel itu berikan sepenuhnya uang BPJS mereka itu. Jangan lagi ada Chasback. Sudahilah itu ya, karena bukti sudah ada.” Artinya, ini menjadi informasi penting untuk kita tindaklanjuti sesuai dengan fungsi DPRD melakukan pengawasan,” kata Musliadi, Kamis (29/5/2025).
Musliadi juga akan meminta penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait. Jika terbukti terjadi penyimpangan, tentu pihaknya mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sepertinya potong-memotong ini sudah menjadi tabiat (perangai) bagi oknum-oknum yang melakukannya di Puskesmas-puskesmas maupun di Dinas Kesehatan. Artinya, siapapun pimpinannya mereka akan melakukannya, padahal belum tentu itu sepengetahuan atau perintah pimpinan. Untuk itu kita meminta Pak Bupati Masinton tidak tutup mata dengan informasi itu, apalagi yang memposting informasi itu adalah tim sukses beliau,” sebut Musliadi.
Menurut Musliadi, anggaran BOK dan Jaspel merupakan hak tenaga kesehatan yang bertujuan mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Tentu apa yang menjadi hak dari para tenaga kesehatan harus dihormati dan dijamin.
“Saya juga mengajak seluruh pihak termasuk rekan-rekan media untuk bersama mengawasinya, dan sampaikan kepada kami DPRD jika ada praktik yang tidak sesuai, agar kita bisa melakukan perbaikan bersama demi kepentingan masyarakat.” Imbaunya.
Sementara itu Deni Herman Hulu dari Fraksi Gerindra DPRD Tapteng menyampaikan bahwa kasus pemotongan BOK dan Jaspel Tahun 2023 cukup viral. Di mana beberapa pejabat di Dinas Kesehatan Tapteng harus berurusan dengan hukum terkait pemotongan dana itu.
Dan kini kata Deni, hal itu mencuat kembali bahwa dugaan pemotongan masih berlanjut hingga sekarang.
“Artinya, jika informasi ini benar, para oknum-oknum yang melakukannya tidak ada rasa takut dengan proses hukum. Dan ini sudah menjadi sifat, bukan karena perintah atau suruhan. Kami dari Fraksi Gerindra memberikan atensi khusus terkait informasi ini. Karena soal kesehatan tidak boleh main-main karena itu menyangkut kemaslahatan orang banyak,” ucapnya.
Dirinya juga siap menerima laporan dari tenaga kesehatan yang hak BOK dan Jaspelnya dipotong. “Silahkan datang ke DPRD Tapteng, Fraksi Gerindra siap untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak dari tenaga kesehatan,” tandasnya. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
