Menanggapi pemberitaan yang beredar, Hotma menjelaskan kepada BPJS Kesehatan Sibolga, bahwa Dinas yang dipimpinnya telah mengkonfirmasi terkait kejadian tersebut kepada Kepala Puskesmas Sambas, Nico Junio M.
“Sesuai Janji Layanan, seharusnya peserta JKN tidak boleh diminta membeli obat di luar fasilitas kesehatan. Kekosongan obat yang terjadi di Puskesmas Sambas sedang kita proses pengadaannya,” jawabnya.
Berbeda dengan pengadaan obat di rumah sakit yang dapat dilakukan berkali-kali sesuai kebutuhan. Di mana menurutnya, pengadaan obat di Dinas Kesehatan lebih rumit pengadaannya dilakukan perpaket atau satu kali pemesanan pertahun.
Hotma pun menjelaskan terkait pengadaan obat di Dinas Kesehatan yang dilakukan dengan mekanisme Rancangan Kebutuhan Obat (RKO). Mekanisme itu berdampak tidak bisa dipastikan 100 persen menjawab kebutuhan karena ada kemungkinan di pertengahan tahun terjadi pola penyakit yang berbeda, sehingga konsumsi obat bisa meningkat dan mengakibatkan menipisnya ketersediaan obat di pertengahan tahun. Sementara pengadaan obat dilakukan sekali dalam satu tahun.
Untuk mengatasi itu, Puskesmas dapat memanfaatkan dana kapitasi dalam hal pengadaan obat di Puskesmas.
Dia juga memohon maaf atas pemberitaan yang terjadi, ke depan pihaknya akan memastikan peserta JKN mendapatkan pelayanan sesuai dengan Janji Layanan yang menjadi komitmen bersama. “Untuk obat yang kosong akan segera kita adakan, dan pelayanan yang diberikan tidak boleh di bawah standar mutu layanan. Mari kita mengambil pelajaran dari peristiwa ini untuk menjadi evaluasi kita. Kita harus perkuat kolaborasi bersama demi peningkatan mutu layanan yang lebih berkualitas,” kata mantan Direktur RSU FL Sibolga itu.
Selanjutnya Baca: Terpisah Kepala…
