Medan, 12/11 (BatakPost)– Tamparan keras datang dari Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Di hadapan seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, ia blak-blakan menyebut Sumut sebagai provinsi paling tertinggal di Pulau Sumatera soal Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dari 33 kabupaten/kota, baru 8 daerah yang punya MPP aktif! “Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kita termasuk yang terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menjadi yang paling rendah dalam jumlah MPP,” tegas Bobby di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana, bersama Wamen PANRB Purwadi Arianto.
Bobby tidak hanya mengkritik. Ia langsung pasang target. Hingga akhir 2026, tiga MPP baru ditargetkan diresmikan di Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Nias. Jika terealisasi, jumlahnya naik menjadi 11 daerah atau sekitar 30%. Namun Bobby memberi peringatan penting: jangan terjebak gengsi gedung.
“Tidak harus melulu bangunannya yang megah atau mewah, yang penting lokasinya strategis dan tidak berada di ujung perbatasan yang jauh dari masyarakat. Fokus kita adalah memperbanyak menu pelayanannya. Kalau awalnya baru 20 atau 50 layanan, terus tingkatkan hingga 100 layanan di dalam satu gedung,” ujarnya.
Solusinya pun praktis: pakai gedung yang sudah ada, dan gandeng swasta lewat CSR agar pembangunan bisa bertahap dan tidak membebani APBD.
Wamen PANRB Purwadi Arianto mengingatkan, MPP bukan sekadar soal kenyamanan. Saat bencana melanda, masyarakat justru paling butuh kehadiran pemerintah. “Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin,” tegas Purwadi.
Ia juga menyentil birokrasi yang masih kaku. “Kepercayaan masyarakat itu sederhana rumusnya, ketulusan melayani dan kecepatan merespons. Bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian,” tambahnya.
Turut hadir dalam acara ini Pj Sekda Prov Sumut Timur Tumanggor, Irjen Kemenkumham Budi Setiawan, Deputi Pelayanan Publik Kemen PANRB Otok Kuswandaru, serta para kepala daerah se-Sumut. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEW
