Pematangsiantar, 12/10 (BatakPost)– Tahun 2026 ini, Kota Pematangsiantar dapat kuota 634 unit Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Program ini bentuk kepedulian pemerintah untuk warga miskin yang tak sanggup perbaiki rumahnya sendiri – amanat UUD 1945.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan dan Monitoring Progres Bedah Rumah serta Kumuh dan Sanitasi TA 2026 di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Sabtu (10/10/2026).
Hadir langsung Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam pengumpulan data calon penerima BSPS ini. Saya yakin banyak kendala di lapangan. Namun mari tetap komitmen agar program ini sukses dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Siantar,” kata Wesly melalui Subrata.
Wesly juga menyoroti masih adanya kawasan kumuh kewenangan pusat di Kelurahan Bane, Siantar Utara seluas 19,85 hektare. Ia berharap kawasan itu jadi prioritas Kementerian PKP.
Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pematangsiantar Robert Sitanggang, memaparkan capaian. Di mana hingga Tahun 2025, Pematangsiantar telah tangani 830 unit RTLH dengan DAK tertinggi dari pusat dengan rincian: DAK 528 unit, Provinsi Sumut 95 unit, dan DAU 207 unit. Untuk Tahun 2026, Pemko sendiri sudah anggarkan 23 unit (15 di kawasan kumuh + 8 non kumuh) yang sedang berjalan.
Dari kuota 634 unit BSPS 2026, prosesnya ketat. Tahap I 300 unit: hanya 47 unit lolos, 253 unit tidak lolos. Penyebabnya calon penerima meninggal dunia, rumah sudah layak huni, dan ada yang menolak bantuan. Tim sudah usulkan pengganti 229 unit yang sudah diverifikasi, sisa 24 unit segera menyusul.
Tahap II 334 unit masih proses lengkapi data NIK dan KK, ditargetkan tuntas dan terealisasi di 2026. Robert juga sebut dari 53 kelurahan, 23 masuk kawasan kumuh. Namun sudah ada intervensi drainase, jalan, dan RTLH.
Saat ini Dinas PKP sedang susun Program Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh di 5 kelurahan (Kahean, Martoba, Sigulang-gulang, Naga Pitu, dan Tanjung Tongah).
Sementara itu Dirjen Sri Haryati menegaskan komitmen bahwa akhir Oktober alokasi untuk seluruh Indonesia sudah selesai dicairkan. Karena November dan Desember sudah fokus pembangunan dan relokasinya. “Untuk itu, mohon kerja sama seluruh pihak,” tegas Sri Haryati. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEW
