Tapteng, 18/7 (Batakpost.com)– Anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) sepakat agar biaya parkir di RSUD Pandan digratiskan saja mengingat kemampuan keuangan masyarakat yang berobat ke sana belum memadai.
Hal itu disampaikan Josua Habeahan dari Fraksi NasDem DPRD Tapteng saat Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tapteng dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Beserta OPD Terkait Pembahasan Ranperda Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Rabu (15/7/2026).
“Kami banyak mendapat keluhan dari masyarakat terkait adanya biaya parkir di RSUD Pandan. Dan menurut hemat kami, bahwa belum layak diberlakukan sistem parkir seperti yang ada saat ini. Kecuali di rumah sakit besar yang ada di perkotaan,” kata Josua.
Untuk itulah Josua meminta agar pihak RSUD Pandan mengembalikan sistem perparkiran seperti dulu. Karena banyak petugas keamanan seperti Satpol PP maupun dari Dinas Perhubungan yang bisa ditugaskan di sana menjaga parkir.
“Kita DPRD sepakat agar digratiskan saja biaya parkir di RSUD Pandan karena kita masih hidup di bawah garis kemiskinan,” ucap Josua.
Plh. Direktur RSUD Pandan, dr. Janri Nababan dalam rapat itu menyampaikan bahwa pihak rumah sakit sudah terikat kontrak dengan pihak ketiga (vendor). Permintaan tersebut akan dibahas tahun 2027.
“Karena kita sudah terikat kontrak dengan pihak vendor, nantilah pada tahun 2027 kita tindaklanjuti,” ujar dr. Janri.
Ditanya berapa PAD parkir yang didapat di RSUD Pandan dari vendor parkir? Menurut dr. Janri, sebesar Rp 8 juta per tahunnya.
Menanggapi itu, Josua kembali menekankan, bahwa pihak vendor sudah mendapat untung lebih banyak dari PAD yang didapat RSUD Pandan.
“Sudah tepat itu, digratiskan saja biaya parkir karena masih banyak sumber-sumber PAD yang bisa didapat RSUD Pandan. Salah satunya dari klaim BPJS Kesehehatan,” tandasnya. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEW
