Samosir, 27/1 (Batakpost.com) – Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Rita Tavip Megawati, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Palipi di Aula HKBP Mogang pada 26 Januari. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Musrenbang di Kabupaten Samosir, yang berlangsung selama dua hari, melibatkan empat kecamatan, yaitu Palipi, Sitio Tio, Onan Runggu, dan Ronggur Nihuta.
Musrenbang tingkat kecamatan ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Anggota DPRD setiap Dapem, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, LSM, dan insan pers. Pj. Sekda Samosir, Rita Tavip Megawati, menyampaikan bahwa kehadiran semua pihak merupakan wujud keseriusan terhadap pembangunan di Kecamatan Palipi.
“Kecamatan Palipi ini memiliki potensi besar dan telah dikenal masyarakat di luar Kabupaten Samosir melalui media sosial. Kita harus maksimalkan apa yang telah kita peroleh pada tahun 2024 ini, dan harapannya semua rencana dapat berjalan sesuai koridornya dengan mengatasi hambatan-hambatan bersama-sama,” ujar Rita.
Staff Ahli Bupati Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pembangunan, Hut Isasar Simbolon, sebelumnya menjelaskan bahwa infrastruktur seperti jalan-jalan strategis di Kabupaten Samosir menjadi skala prioritas dan selalu diusulkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah Kabupaten Samosir juga melakukan upaya perbaikan jalan melalui program sirtunisasi, memanfaatkan potensi sirtu di desa.
Setelah sesi diskusi, dilakukan penandatanganan berita acara oleh kepala desa dan camat. Setiap camat kemudian menyerahkan usulan kepada Bappeda Litbang.
Musrenbang RKPD Tahun 2025 mengangkat tema “Penguatan Pondasi Transformasi Pembangunan”. Berdasarkan tema tersebut, Pemkab Samosir menetapkan empat skala prioritas pembangunan, yaitu peningkatan sumber daya manusia berkualitas, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Usulan dari masing-masing kecamatan akan diunggah dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD), dibahas dalam forum lintas OPD, dan selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah. (int)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
