Medan, 11/6 (Batakpost.com) – Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan) kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pencapaian ini menandai keempat kalinya secara berturut-turut Pemko Medan memperoleh pengakuan atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Wali Kota Medan, Bobby Nasution, melalui Wakil Wali Kota H Aulia Rachman, menjelaskan sejumlah upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut. “Pemko Medan melakukan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran,” ujar Aulia Rachman dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (10/6/2024), menanggapi pemandangan umum fraksi Partai Gerindra mengenai langkah strategis mempertahankan WTP.
Aulia juga menambahkan bahwa selain peningkatan kualitas perencanaan, Pemko Medan melaksanakan kerja yang tepat waktu dan berkualitas serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami juga cepat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut,” ungkapnya.
Menanggapi pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan tentang rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023, Aulia menyebutkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran perpajakan dan retribusi daerah dari wajib pajak. Untuk meningkatkan pengelolaan PAD, Pemko Medan berencana menyederhanakan administrasi perpajakan dan mempercepat prosesnya dengan sistem berbasis online.
Terkait pertanyaan tentang rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APBD tahun 2023, Aulia menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut dikelompokkan menjadi dua. Pertama, rekomendasi yang bersifat sistem pengendalian internal, dan kedua, rekomendasi yang bersifat kepatuhan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta menghapus potensi kerugian keuangan daerah.
Menanggapi pemandangan umum fraksi Partai Golkar mengenai evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum maksimal, Pj Sekda Kota Medan Topan Ginting menjelaskan bahwa Pemko Medan secara berkala melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah. “Evaluasi ini termasuk terhadap Perusahaan Umum Daerah (PUD) untuk memastikan kontribusi nyata dari sisi fiskal maupun fungsi sosial lainnya,” kata Topan.
Selain itu, menanggapi pemandangan umum fraksi Partai Nasdem tentang penanggulangan begal dan ranmor yang meresahkan, Topan mengungkapkan bahwa Pemko Medan selalu meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI. “Koordinasi dalam bentuk kerja sama dengan kepolisian, TNI, dan Satpol PP dilakukan, terutama pada jam rawan, termasuk mengaktifkan posko-posko ketentraman dan ketertiban umum di seluruh kecamatan,” jelasnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, Pemko Medan optimis dapat terus mempertahankan predikat opini WTP dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat.(int)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
